Denny Siregar: Bayangkan Kalau Gerindra Berkuasa, Preman Berbaju Agama Bisa Bebas Ngapain Aja

Denny Siregar
Denny Siregar. (Jambiekspres.co.id)

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Denny Siregar menanggapi terkait pernyataan Partai Gerindra yang menyarankan agar kasus kerumunan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab diselesaikan dengan jalan dialog.

Lewat cuitan di Twitter miliknya, Jumat 4 Desember 2020, Denny Siregar meminta netizen membayangkan jika seandainya Gerindra menjadi partai penguasa di pemerintahan.

“Hihi lu bisa bayangkan kalau Gerindra berkuasa,” cuit Denny Siregar menandai Twitter Gerindra.

Menurutnya, jika Gerindra berkuasa maka orang-orang yang ia sebut para preman berbaju agama bisa dengan bebas melakukan apa saja tanpa ada hukuman buat mereka.

“Preman-preman berbaju agama itu bebas ngapain aj, gada hukum buat mereka,” ujarnya.

Menarik untuk Anda:

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menyarankan kepada pemerintah agar kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab diselesaikan dengan jalan dialog.

“Kami menyarankan kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab diselesaikan dengan dialog yang evaluatif. Agak sulit kalau hanya menyelesaikan kasus ini dari sudut pidana saja,” kata Habiburokhman lewat keterangannya kepada wartawan, Kamis 3 Desember 2020.

Hal itu, kata Habiburokhman, disarankan oleh pihaknya lantaran tak adanya pencegahan maksimal dari aparat negara sebelum kerumunan Rizieq Shihab membeludak.

“Alasan pertama, sepertinya tidak ada tahapan edukasi dan pencegahan maksimal yang dilakukan penyelenggara negara sebelum terjadinya kerumunan tersebut. Padahal informasi kepulangan Habib Rizieq sudah beredar beberapa hari sebelumnya,” ungkapnya.

Alasan lainnya, lanjut Habiburokhman, yakni soal rasa keadilan masyarakat melihat kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab yang dibawa ke ranah pidana.

Pasalnya, menurut Anggota DPR RI ini kerumunan juga terjadi saat demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan tahapan pilkada.

“Alasan kedua, jikalau baru saat ini kasus kerumunan diusut secara pidana, publik akan menuntut hal yang sama pada kasus kerumunan lain, seperti rangkaian demo besar di berbagai kota menolak omnibus law atau kerumunan pada pilkada,” ujar juru bicara Gerindra itu.

“Nyaris tidak mungkin jika semua dilakukan penegakan hukum karena akan banyak sekali orang masuk penjara,” tambahnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Positif Covid-19, Begini Kondisi Ketua Satgas Doni Monardo

FPI Terima Uang dari Negara Lain, Pengacara Rizieq Shihab: Itu Bantuan Kemanusiaan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar