Makassar Terkini
Masuk

Denny Siregar Soal Aturan PSE Kominfo: Negara Mau Ambil Peran Malah Dihujat

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan pendapatnya terkait polemik aturan PSE yang membuat masyarakat menghujat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Menurut Denny Siregar langkah Kominfo sudah benar dengan memperketat aturan PSE tersebut karena selama ini Indonesia hanya menjadi konsumen tanpa pernah meraup keuntungan.

Padahal Indonesia sendiri masuk dalam peringkat ke enam negara pengguna internet terbesar di dunia.

“Indonesia itu penduduk no 4 terbanyak dunia. Negara ke 6 pengguna internet terbesar dunia. Selama ini kita cuman jadi konsumen doang. Dikerok duitnya. Dijual datanya. Negara gak dapat apa2,” ujar Denny Siregar, dikutip dari Twitter @Dennysiregar7, Selasa 2 Agustus 2022.

Oleh karena itu Denny Siregar heran mengapa langkah pemerintah ini malah dipandang sebagai hal yang negatif.

“Sekalinya negara mau ambil peran, malah dihujat. Aneh sih, bukannya didukung,” tutur Denny Siregar.

Cuitan Denny Siregar Soal Aturan PSE Kominfo (Twitter @Dennysiregar7)

Selain itu, Denny Siregar mengakui beberapa kelemahan pemerintah tentang aturan PSE yang berlaku di Indonesia.

Ia menyoroti bahwa pemerintah tidak pernah membangun infrastruktur pengganti dan malah tiba-tiba melakukan pemblokiran.

Denny Siregar menyarankan agar pemerintah membantu secara finansial untuk membangun pengganti perusahaan digital yang akan diblokir supaya tidak terjadi kegaduhan seperti sekarang.

“Inilah kelemahan pemerintah. UU PSE sdh sejak 2020, tapi tdk pernah berusaha membangun infrastruktur pengganti. Ada yg bisa bikin, bukannya dibantu finansial dan sosialisasi. Eh, tiba2 maen blokir aja. Ya pada ngamuk lah,” ucap Denny Siregar.

“Bikin aturan (✔), maen blokir (✔), bikin pengganti (X),” sambung Denny Siregar.

Saran Denny Siregar Kepada Kominfo Soal Aturan PSE (Twitter @Dennysiregar7)

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi memblokir beberapa platform yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Hal ini terjadi karena platform tersebut sudah diberikan teguran terkait pendaftaran PSE namun hingga batas waktu yang ditentukan tetap tidak menunjukkan itikad baik.

Lima platform games yang sudah diblokir oleh Kominfo adalah Counter Strike, Dota, Epic Games, Origin (EA), dan Steam.

Platform games tersebut tidak memenuhi kewajibannya yang tertera dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Selain games, situs pembayaran online PayPal juga terkena pemblokiran dari Kominfo. 

Disisi lain, Semuel Abrijani selaku Dirjen Aptika Kominfo berujar bahwa pihaknya telah memberikan teguran kepada platform tersebut pada Sabtu 23 Juli 2022.

Namun karena dinilai tidak mengindahkan teguran tersebut dan telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka pemblokiran adalah solusi terakhir yang digunakan pemerintah untuk menertibkan perusahaan digital asing tersebut.

Akibat pemblokiran ini, para netizen mengecam tindakan Kominfo dengan membuat hastag Blokir Kominfo sehingga menjadi viral di dunia maya.