Dewan Makassar Tolak Proyek Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga

Terkini.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menolak rencana proyek Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga. Pemerintah Kota (Pemkot) diminta menghentikan proyek tersebut.

Anggota Komis B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menilai, proyek pedestrian Metro Tanjung Bunga bukan hal yang sifatnya mendesak. 

Terlebih, Pemkot belum memiliki alas hak pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga. Saat ini, kata dia, baru surat pernyataan yang dikantongi oleh pemerintah.

Baca Juga: Rapat DPRD Makassar Soal Polemik Jalur Kereta Api Tak Dihadiri...

“Saya sudah tanya orang ULP. Apakah boleh membangun diatas lahan yang tidak punya alas hak, ULP jawab tidak bisa. Kemudian, apakah ada alas haknya, ULP jawab tidak tahu. Ketidaktahuan itu saya anggap tidak ada,” kata Hasanuddin, Jumat 9 Oktober 2020.

 

Baca Juga: Makassar Tindaklanjuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB

Oleh sebab itu, ia menilai proyek prestisius tersebut harus dibatalkan.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH menyebut, pihaknya telah membuat rekomendasi untuk menolak pembangunan pedestrian Metro Tanjung Bunga sejak Juni lalu. 

“Komisi C telah mengeluarkan rekomendasi penolakan proyek Metro Tanjung Bunga,” jelas Nurhaldin.

Baca Juga: Makassar Tindaklanjuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB

Nurhaldin mengatakan, kawasan Metro Tanjung Bunga dibagi atas 8 sertifikat hak milik yang punya lahan. Sementara, kata dia, 5 diantaranya telah menyerahkan surat kerjasama.

“Bagaimana mau disupport kalau alas hak belum kita punya. Sama’ji kalau kita bangun rumahnya orang tapi orang itu tidak mau beri sertifikatnya,” ungkapnya.

 

Oleh karena itu, Nurhaldin meminta agar anggaran sebesar Rp127 miliar yang dialokasikan untuk pedestrian tersebut, dialihkan ke penanganan Covid-19.

“Kita harus membahas pasca covid seperti apa. Uang sebesar itu bisa kita bantu pelaku UMKM,” kata Nurhaldin.

 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tajuddin Beddu mengatakan, proyek Jalan Metro Tanjung Bunga sudah sesuai dengan proses regulasi dan tidak memiliki pelanggaran apapun.

“Saya rasa tidak ada’ji yang dilanggar, karena itu barang sudah ada dalam APBD Pokok dan namanya yang sudah ada di APBD pokok kan sudah di perhitungkan seluruhnya, termasuk pekerjaan dan anggarannya,” kata Tajuddin.

Menurutnya, proyek pedestrian tersebut sudah disahkan oleh DPRD dan telah masuk dalam APDB Pokok Pemerintah Kota Makassar Tahun 2020.

Tajuddin mengatakan pada APBD Pokok anggaran pedestrian sepanjang kurang lebih 1,8 Kilometer itu sebesar Rp130 miliar, namun karena ada refocusing sehingga tinggal menjadi Rp127 miliar pada parsial kedua.

“Setelah itu, kemudian di RUP-kan lagi, karena namanya rencana, yah bisa saja berubah, jadi kalau dilihat yah apanya yang salah atau melanggar,” ujarnya.

 

Tajuddin juga menambahkan jika anggaran yang akan digunakan untuk proyek pedestrian tersebut belum tersedia sepenuhnya, sementara sudah menjalin ikatan perjanjian dengan penyedia.

Padahal, lanjut Tajuddin, proyek tersebut dikerjakan secara bertahap, di mana pedestrian dari ujung ke ujung sepanjang 6 kilometer itu menelan anggaran sebesar Rp600 miliar.

“Kalau ujung pukul ujung mau dikerjakan memang membutuhkan anggaran sekitar Rp.600 miliar, tetapi kita kerja secara bertahap. Nah tahap pertama kita mau kerjakan sepanjang kurang lebih 1,8 kilometer saja, dengan itu anggaran Rp127 miliar,” jelasnya

Pemerintah dalam hal ini Dinas PU hanya membangun pedestrian sesuai dengan kapasitas anggaran yang dialokasikan dan telah disetujui oleh kedua pihak antara legislatif dan eksekutif.

 

Selain itu, dirinya juga membantah adanya kontrak yang telah diteken oleh pihak pemenang tender yakni Nindya Karya. Saat ini, proyek tersebut masih dalam masa sanggah.

“Kalau penetapan pemenang tender proyek memang sudah ada itu dari PT Nindya Karya untuk pemenang 1, kemudian cadangan itu PT Adhy Karya, dan cadangan berikutnya adalah PT  Bumi Karsa. Tetapi pokja melihat tidak ada celah di Nindya Karya maka dialah yang ditetapkan pemenang, karena dia rangking 1,” ungkapnya

Namun, kata Tajuddin, apabila perusahaan pemenang atau rangking satu ada masalah maka akan ditunjuk menggantikannya adalah perusahaan yang berada di cadangan pertama, yaitu PT Adhy Karya,”

“Jadi meskipun sudah ada pemenangnya tetapi ini adalah masa sanggah maka belum ada dilakukan teken kontrak. Nah saya tegaskan kembali bahwa Dinas PU tidak ada yang dilanggar dalam hal ini,” sambungnya kemudian.

Tajuddin mengaku seluruh proses proyek tersebut sudah memiliki jadwal, seperti saat ini adalah masa sanggah, setelah itu berakhir barulah kemudian ada PAM, penunjukan, dan setelah itu penandatanganan kontrak.

 

“Masa sanggah sampai Tanggal 7 Oktober ini, kemudian kita lakukan Pre Award Meeting (PAM), Penunjukan sekaligus SPPBJ terbit lalu penandatanganan kontrak. Dan rencana pekerjaan proyek ini bulan juga di tahun ini,” pungkasnya

 

Diketahui, PT Nindya Karya (Persero) memenangkan tender tersebut dengan total Rp90,586.000.243,72.

Proyek prestisius ini rencananya akan dikerjakan sepanjang 1,3 kilometer dengan luas 50 meter untuk masing-masing ruas jalan. Konsepnya mengadopsi pedestrian Sudirman-Thamrin yang ada di Jakarta.

Rencananya pedestrian Metro Tanjung Bunga juga akan dilengkapi dengan taman dan tempat duduk dengan jarak setiap 5 meter. Kemudian tak ketinggalan akan menyiapkan jalur khusus disabilitas.

Bagikan