Masuk

Dewan Minta Pemkot Makassar Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Belanja Modal

Komentar

Terkini.id, Makassar – Pelaksanaan belanja modal sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar belum berjalan optimal. 

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020. 

BPK mencatat ada tiga OPD yang belanja modalnya tak sesuai ketentuan. Bahkan, ada denda keterlambatan rekanan senilai Rp515,3 juta yang belum dipungut hingga saat ini. 

Baca Juga: Serap Aspirasi Warga Tallo, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo: Pemkot Konsisten Benahi Lorong

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara meminta pemerintah kota segera menindaklanjuti temuan BPK. Termasuk menagih denda keterlambatan proyek yang dilakukan oleh rekanan. 

“Apabila ada temuan BPK dan 60 hari tidak diselesaikan maka pengacara negara yang akan menyelesaikan itu. Dalam hal ini pihak kejaksaan,” kata Abdi, Selasa, 6 Juli 2021.

Seharusnya, kata Abdi, setelah proyek selesai, denda keterlambatan pengerjaan rekanan harus segera dibayarkan sesuai dengan ketentuan. 

Baca Juga: Rudianto Lallo Reses di Tallo, Warga Langsung Sampaikan Keluhan Jalan Rusak dan Drainase

Bukan justru dibiarkan mengendap dan menjadi temuan BPK. 

“Kalau ada keterlambatan proyek itu menjadi wilayah pemerintah, dalam fungsi pengawasan kami kalau memang di kontrak itu ada denda maka kontraktor harus bayar, karena kalau tidak dibayarkan itu akan menjadi temuan BPK,” ujar dia. 

Sementara, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman mengatakan semua temuan BPK akan ditindaklanjuti melalui Tim Tindaklanjut. Termasuk temuan denda ketetlambatan yang belum tertagih. 

“Nanti setelah dari situ apakah dilakukan penagihan atau bagaimana baru kita tindaklanjuti. Kalau nilainya sampai Rp500 juta, pasti itu sudah dibahas bersama Tim Tindaklanjut,” papar dia. 

Baca Juga: Hari Pertama Reses, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Terima Keluhan Drainase dan Jalan Rusak

Hemly menyebutkan, BPKAD hanya mencatat uang yang diterima sebagai pemasukan kas daerah. Denda itu merupakan keterlambatan pengerjaan proyek di luar dari kontrak. 

Helmy mencontohkan kontrak proyek yang hanya sampai tanggal 10, namun pengerjaannya baru rampung di tanggal 15. Artinya, kontraktor punya denda keterlambatan selama lima hari yang mesti dibayarkan. 

“Kami tinggal catat sebagai pemasukan, kalau sudah dibayar. Tapi kalau belum masuk, kami laporkan kembali ke Tim Tindaklanjut,” ungkap dia.