Diduga Tak Netral, Gubernur dan Pj Wali Kota Penuhi Panggilan Bawaslu Makassar

Bawaslu Makassar
Kantor Bawaslu Kota Makassar.

Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memenuhi panggilan Bawaslu Kota Makassar. Rudy dan Nurdin dipanggil terkait adanya dugaan tak netral di Pilkada Makassar.

Nursari mengatakan keduanya memenuhi panggilan Bawaslu untuk memberikan klarifikasi. Hanya saja proses klarifikasi tersebut berlangsung melalui daring.

“Tadi sudah diklarifikasi di zoom, inikan ada laporan masyarakat kebetulan Pj dan Gubernur berstatus sebagai terlapor. Maka kami klarifikasi sekaitan dengan pelaporan itu,” kata Nursari, Rabu, 25 November 2020.

Kendati begitu, Nursari enggan menjabarkan lebih detail ihwal pokok pembicaraan dengan Pj Wali Kota Rudy dan Gubernur Nurdin terkait dengan pemanggilan tersebut.

“Kalau soal keterangan saya tidak bisa sebarkan,” ungkapnya.

Menarik untuk Anda:

Sebelumnya, Tim hukum Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi, Ahmad Rianto melaporkan Sekretaris Camat (Sekcam) Ujung Tanah Andi Syaiful ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. 

Pelaporan tersebut ihwal netralitas Aparat Sipil Negara lantaran dinilai ikut dalam kontestasi politik di Makassar.

Berdasarkan rekaman yang beredar luas, mereka disinyalir telah menyusun agenda untuk memenangkan salah satu calon kontestan Pilkada Makassar. 

Pasalnya, Sekcam Ujung Tanah menyebut nama Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar sebagai bagian yang memberi instruksi untuk memenangkan salah satu kandidiat.

Menurut Ahmad, keterlibatan mereka dalam kontestasi politik didukung sejumlah bukti rekaman suara yang mengarahkan pemilih agar mendukung salah satu paslon.

“Kami berharap Bawaslu dapat melakukan pekerjaan serius karena berkaitan dengan netralitas ASN. Saya kira apa yang dilakukan Sekcam bisa jadi atas instruksi atasan,” pungkasnya.

Padahal, kualitas demokrasi di dalam penyelenggaraan pilkada turut dipengaruhi oleh sejauh mana ASN dapat menjaga netralitasnya.

Persoalannya, ASN justru kerap kurang dapat menjaga netralitas mereka di dalam kontestasi politik dengan berbagai alasan.

Akibatnya, demokrasi yang berkualitas yang diharapkan dapat tercipta melalui sebuah proses kontestasi, berpotensi tercoreng.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Ini Lawan Kuat Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel, Berdasarkan Analisis IPI

11 Tahun Berpolitik, Adnan Purichta Ichsan Cetak Rekor Ketujuh

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar