Mitra Terkini
Terkini.id,Makassar – Pemerintah Kota Makassar gagal menertibkan beberapa perusahaan ekspedisi dalam kota yang berada di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Tim gabungan dari Dinas Perdagangan, Satpol PP Kota Makassar, dan Kecamatan Tallo dihadang ratusan pengurus Himpunan Pengusaha Ekspedisi (Hipeksi) Makassar.
Pemerintah kota berencana menertibkan beberapa perusahaan ekspedisi dalam kota yang dianggap menimbulkan kemacetan selama ini, antara lain, PT Putra Sabar Menanti, CV Bintang Abadi, PT Irawan Karya Perdana, CV Meteor Trans, CV Cahaya Majang Raya.
Diketahui, beberapa perusahaan ini izin usahanya juga telah kadaluarsa. Perusahaan-perusahaan ini juga tidak bisa memperpanjang izin usahanya karena dianggap menempati kawasan terlarang yang berada dalam kota.
Namun pihak pemerintah malah menarik personilnya. Alasannya karena mereka dihadang para pengurus Hipeksi yang siap ricuh mengamankan beberapa perusahaan ini.
Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Dinas Perdagangan Kota Makassar, Syahruddin mengatakan jumlah pengurus Hipeksi terlampau banyak, bahkan melebihi jumlah personil pemerintah yang diturunkan.
Oleh sebab itu, untuk menghindari hal yang tak diinginkan, pemerintah pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan penertiban.
“Ternyata niat pemkot untuk menertibkan masih mendapat tanggapan besar dari pengusaha ekspedisi, terutama yang masuk dalam keanggotaan Hipeksi. Sehingga kita takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi kami tunda terlebih dahulu,” kata Syahruddin, Kamis, 17 Oktober 2019.
Namun, Syahruddin menekankan, perusahaan-perusahaan ini pasti akan ditertibkan. ia menegaskan hanya menunda, setidaknya hingga pelantikan presiden usai.
“Kita tunda sampai usai pelantikan presiden. Jangan sampai ini mengganggu kondusifitas pelantikan presiden,” ucapnya.
Sementara Ketua Hipeksi Makassar, Hasanuddin mengatakan pihaknya hanya meminta keadilan. Menurutnya jika pemerintah menerapkan Perda untuk menertibkan pergudangan dan ekspedisi, maka jangan hanya ekspedisi yang ditertibkan. Namun pergudangan juga.
Selama ini, kata Hasanuddin, pergudangan malah tidak pernah ditindak. Makanya pihaknya berani menghadang personil pemerintah guna meminta keadilan.
“Kami cuma minta keadilan. Kalau pemerintah memang pernah menertibkan pergudangan, mana buktinya. Kami tidak pernah dengar. Jadi kalau gudang masih ada dalam kota, jangan salahkan truk kami masuk dalam kota, karena ada gudang dalam kota,” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin pun menegaskan, beberapa perusahaan ekspedisi bersedia pindah, asalkan beberapa syarat bisa pemerintah penuhi.
“Jadi yang pertama, unsur keadilannya harus diutamakan, kedua perda kan bunyinya pergudangan dan ekspedisi, yang jadi pertanyaan gudang selama ini tidak pernah dilakukan teguran, apalagi penindakan. Itu yang kami mau,” jelasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.