Disepakati DPR, Pemerintah Bakal Hapus Tenaga Honorer

Tenaga Honorer
Tenaga honorer. (Foto: Tribunnews)

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah lewat Kementerian PAN-RB dan BKN bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 yang digelar pada Senin, 20 Januari 2020, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

“Mohon dicermati mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” kata pimpinan raker Komisi II DPR RI Arif Wibowo, seperti dilansir dari Detik, Senin, 20 Januari 2020.

Adapun kelima kesepakatan antara Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Komisi II DPR terkait tenaga honorer yakni sebagai berikut:

1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

4. Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

5. Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.

Komentar

Rekomendasi

Dijagokan di Pilkada Bulukumba, Ini Prestasi Pipink untuk Nasdem

Pulang dari Baksos di Cindakko, Mahasiswi Universitas Mega Rezky Hilang Diduga Hanyut

Tagih Utang, Pria Diduga Debt Collector Ini Caci Maki Tentara dengan Nama Binatang

Sebut Wanita Bisa Hamil Saat Berenang, Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty Minta Maaf

Videonya Viral, Satpam yang Usir Bapak Penjual Parfum dengan Kasar Minta Maaf

Gara-gara Bungkusan Makanan, Emak-emak Ini Tampar Penumpang Kereta

Perkuat Image Safety Riding, Astra Motor Makassar Gencarkan Kampanye #Cari_aman

Benarkah Sperma Bisa Berenang di Kolam dan Membuat Hamil seperti Kata Anggota KPAI?

Dua Lagi Jenazah Dievakuasi Tadi Subuh, Basarnas: Semua Korban Susur Sungai Sudah Ditemukan

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar