Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Dugaan pungutan liar kembali mencuat setelah warga yang menetap di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dari Kelurahan Lette dan Kelurahan Pannambungang Jalan Rajawali menggelar unjuk rasa di Kantor Balai Kota Makassar beberapa waktu lalu.
Mereka protes terkait tagihan biaya listrik yang tidak masuk akal di Rusunawa.
Memanggapi itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara akan memanggil Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.
“Belakangan ribut lagi, artinya belum selesai ini masalah,” ujar Abdi, Rabu, 5 Agustus 2020.
Abdi mengatakan akan menyampaikan aspirasi warga ihwal pungli tagihan listrik yang diklaim warga. Bila diperlukan, Abdi mengatakan akan turun ke lokasi.
- Makassar Ambil Peran di Rakernas APEKSI 2026, Munafri Dorong Pembangunan Kota yang Adaptif
- Menuju Porsenijar Sulsel, Rombongan PGRI Bantaeng Alami Kecelakaan Beruntun di Bone
- Dirgahayu Bhayangkara Ke-80, Kokohkan Sinergi, Forkopimda Jeneponto Tegaskan Komitmen Mengabdi Untuk Rakyat
- Kalla Translog Raih Platinum Fleet Toyota di Jepang, Konsisten Melayani Pelanggan Selama 23 Tahun
- Cobig Tour Bantah Pernyataan Garuda Indonesia, Tegaskan Visa 361 Jamaah Umrah Sudah Terbit
“Saya sudah meminta kepada Dinas Perumahan (UPTD) untuk memberikan data. Siapa yang sebenarnya tinggal di sana,” tambah anggota DPRD Fraksi Demokrat itu.
Sementara itu, Anggota DPRD Komisi C, Fasruddin Rusli menyebut selain persoalan pungli, ia curiga sebagian warga yang tinggal di rusunawa tidak memenuhi syarat
“Saya melihat sepertinya banyak warga yang tinggal di sana tidak sesuai syarat. Banyak orang berpenghasilan Rp5 juta per bulan yang menempati,” kata Acil sapaan akrabnya.
Acil, sapaanya, mencontohkan bahwa Rusunawa yang berada di Daya terlihat banyak mobil mewah yang terparkir di sana.
“Makanya muncul kekhawatiran jangan sampai yang tinggal di sana adalah orang berada,” katanya.
Padahal seyogyanya, rusunawa dibangun untuk memberikan tempat tinggal bagi warga Kota Makassar yang tidak mampu membeli rumah, serta warga pendatang yang menetap dan mencari hidup di Makassar.
“Hidupnya di bawah garis kemiskinan. Itu syaratnya,” terang legislator PPP itu.
Selain itu, Acil menyebut ada pula penghuni rusunawa yang ternyata merupakan pihak ketiga.
“Jadi yang sewa lalu menyewakannya lagi ke orang lain, sehingga harganya jadi naik,” paparnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.