Elite PBB: Kicauan Pak SBY Ini Seperti Bagian dari Upaya Memainkan Drama ‘Playing Victim’

Terkini.id, Jakarta – Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Solihin Pure menanggapi kicauan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal hukum bisa dibeli, tapi tidak dengan keadklan.

Solihin Pure menilai bahwa kicauan SBY itu terkesan seperti bagian dari upaya Partai Demokrat untuk “playing victim” atau bersikap seolah menjadi korban.

Menurutnya, hal itu terkesan memperkuat isu politik yang sedang dimainkan Partai Demokrat belakangan ini di mana sejumlah kader mereka dinilai “menyerang” pribadi pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra, yang juga Ketua Umum DPP PBB. 

Hal tersebut buntut dari langkah Yusril yang bersedia menjadi kuasa hukum empat mantan kader Demokrat yang mengajukan uji materiel terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. 

“Jadi, kicauan Pak SBY ini seperti bagian dari upaya memainkan drama ‘playing victim’. Seakan-akan anaknya, AHY dan PD sedang dizalimi untuk mencari simpati rakyat,” ujar Solihin Pure pada Selasa, 28 September 2021, dilansir dari JPNN.

Adapun SBY dalam kicauannya lewat akun @SBYudhoyono menyindir soal kemungkinan penegakan hukum di Indonesia bisa dengan mudah dibeli dengan uang. 

“Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. *SBY*,” katanya.

Solihin Pure menilai kicauan Presiden ke-6 RI itu sebuah pernyataan yang cukup aneh sebab menurutnya, penegakan hukum dan keadilan tidak bisa dipisahkan. 

Penegakan hukum yang benar, katanya, merupakan cermin keadilan dan tidak bisa diubah dengan uang.

“Mau uang seabrek-abrek, kalau materi permohonan dalam judicial review realistis dan dapat meyakinkan para hakim MA, maka pasti akan dimenangkan,” ujar Solihin Pure.

Ia kemudian menyarankan para kader Demokrat menyiapkan argumen hukum yang baik untuk menjawab uji materiel yang diajukan keempat mantan kader mereka ke MA. 

Solihun Pure menyindir bahwa jika memang AD/ART tersebut tidak mengandung unsur oligarki, nepotisme dan kecenderungan diktator, lantas mengapa harus takut? 

“Tinggal sanggah dan lawan saja nanti, toh yang digugat juga bukan mereka, tetapi keputusan kemenhukham,” katanya.

Selain itu, Solihin Pure juga menekankam bahwa keempat mantan kader Demokrat yang meminta jasa profesional Yusril sebagai ahli hukum, sedang berupaya memulihkan hak-hak mereka yang merasa hak mereka tercederai dengan aturan AD/ART PD.

“Jadi, dalam konteks ini mereka adalah yang terzalimi. Jangan malah di balik, apalagi keempatnya seolah-olah mendompleng kekuasaan dari Kabinet Jokowi,” ungkapnya

Solihun Pure lantas juga meninggung bahwa bukankah Kemenkumham yang merupakan rrepresentasi kekuasaan Presiden Jokowi justru telah mengesahkan kubu AHY.

“Kalau sekarang keempatnya menempuh jalur hukum untuk membela hak mereka dari kuasa dominan kelompok Cikeas, kenapa dihalangi? Kok Pak SBY malah mellow,” pungkas Pure.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.