Enam Jam Geledah Kantor Bupati Jeneponto, Polisi Angkut Dua Boks Dokumen

Terkini.id,Jeneponto – Selama enam jam Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, Selasa, 16 Juli 2019.

Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel menggeledah lima ruangan di Kantor Bupati Jeneponto selama enam jam.

Dari pantauan terkini.id, setelah menggeledah  ruangan Kadis PPKAD, Kabid  Aset,  Kabid akuntansi, Kabid anggaran, ruangan Sekretariat Daerah bagian pengadaan barang dan Jasa, Tim penyidik Tipikor Polda Sulsel yang berjumlah  24 orang dan dikawal ketat 3 orang Provos dan 11  anggota Brimob, berkumpul di ruang ruangan Sekretariat daerah bagian pengadaan barang dan Jasa.

Baca Juga: Saksi JPU Tuntas Beri Keterangan, Kuasa Hukum: Belum Ada Dakwaan...

Tepat pukul 15.00 Wita Tim Penyidik Tipikor Polda Sulsel keluar dari ruanganruangan sekretariat daerah bagian pengadaan barang dan Jasa dengan membawa 1 boks yang berisi dokumen menuju mobil Inova DD 1623 SP.

Dari hasil penggeledahan beberapa ruangan di  Kantor Bupati Kabupaten, terlihat Tim Penyidik Tipikor Polda Sulsel membawa dua boks yang berisi dokumen.

Baca Juga: Kawal Aksi Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Polda Sulsel: Pedomani SOP

Selain lima ruangan di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, Tim Penyidik Tipikor Polda Sulse juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman Salma di balang loe desa kalumpang loe Kecamatan Arungkeke dan di rumah kediaman Alamsyah  mantan ketua Pokja ULP serta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Saat akan diwawancarai terkait hasil penggeledahan oleh awak media, Tim Penyidik Tipikor Polda Sulsel tidak ingin berkomentar dan langsung meninggalkan Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto.

Dimana Pengeledahan tersebut terkait penyedikan kasus dugaan korupsi pembangunan pasar  Lassang-lassang, Pasar Paitana, Pasar Pakubulo yang  menelan anggaran sebesar Rp3,7 miliar dari dana alokasi khusus ( DAK ) yang diduga terjadi pengaturan Pemenang lelang proyek tersebut.