Fahri Hamzah Usulkan BUMN Tidak Biasakan Rapat di DPR: BUMN Pejabat Bisnis, Bukan Pejabat Politik

Terkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar rapat komisi dan badan (Alat Kelengkapan Dewan/AKD) di DPR yang mengundang BUMN dihentikan saja.

Hal tersebut diusulkan Fahri karena ia menganggap hal tersebut banyak berimbas buruk.

Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya rapat di DPR RI dengan BUMN sempat heboh dengan adanya pengusiran.

Usulan tersebut disampaikan Fahri melalui akun Twitter resminya @Fahrihamzah pada Selasa 15 Februari 2022.

Fahri menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan ‘pelat merah’ itu jadi bermental politik, yang berimbas terhadap rusaknya profesionalisme direksinya.

“Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!” tulis Fahri, dilansir dari Detikcom.

Selanjutnya, mantan Wakil Ketua DPR itu juga menyebut BUMN tidak perlu melayani DPR. Kalaupun ingin rapat kerja, Fahri menyarankan agar DPR hanya boleh memanggil komisaris BUMN dan tidak berbicara soal teknis.

“Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!,” sambung Fahri.

Kemudian Fahri juga menjelaskan alasan mengapa komisi atau badan di DPR tidak membahas teknis di depan umum. Selain menjaga kerahasiaan perusahaan, Fahri melihat pembahasannya juga tidak jelas.

“Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil,” ujar Fahri.

Oleh karena itu, Fahri mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Sebab, menurutya hal tersebut terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.

“Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.