Mitra Terkini
Terkini.id, Sulsel – Anggota DPRD Sulsel, Jhon Renden Mangontan (JRM) menyoroti adanya foto Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman beserta foto kepala daerah lainnya yang terpampang besar di Bus Trans Andalan Sulsel.
Menurutnya, tidak semestinya ada foto pejabat dipasang pada tubuh transportasi umum. Seperti diketahui, di body bus bagian belakang, terpampang foto Gubernur Sulsel bersama walikota/bupati (tergantung bus tersebut beroperasi di daerah mana).
Misalnya saja bus trans andalan Sulsel beroperasi di Kabupaten Bone, terdapat foto Gubernur dan foto bupati dan wakil bupati Bone, begitu juga di Kabupaten Kepulauan Selayar, terpampang foto Bupati Selayar.
“Saya lihat kenapa harus pasang foto-foto pejabat di situ (Bus Trans Andalan Sulsel), contoh di Makassar Bus Damri Steril dari foto-foto pejabat,” ujar JRM, Jumat 21 Juli 2023.
Bus Trans Andalan Sulsel ini telah diresmikan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, pada Senin 10 Juli 2023 lalu.
Sebanyak 26 Bus andalan Sulsel yang nantinya akan beroperasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi tujuan pengoperasiannya bus trans Andalan tersebut diantaranya Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Sinjai , Bone dan Kabupaten Soppeng serta Kabupaten Wajo.
Kemudian Kabupaten Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, Enrekang, Luwu dan Kota Palopo sampai Kabupaten Tana Toraja.
Bus tersebut dioperasikan untuk melayani masyarakat di Kabupaten/kota di Sulsel dengan rute yang menghubungkan destinasi wisata, moda transportasi seperti terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara.
Selain foto Gubernur dan kepala daerah yang disoroti, JRM menilai Bus Trans Andalan Sulsel ini meresahkan para sopir dan Perusahaan Otobus (PO) lokal, karena berdampak pada penurunan jumlah penumpang.
“Misalnya di Toraja, malahan menutup aktivitas dari angkutan umum dimana mengangkut dan menurunkan penumpang tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga para sopir dan PO lokal mulai resa dan keberatan. Bahkan mereka akan turun demo akibat kebijakan ini,” ungkap JRM.
Belum lagi pengelolaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar lalu dikelola oleh pihak ketiga.
“Kebijakan ini tidak ada kajian yang matang, malahan menimbulkan keresahan masyarakat terutama sopir-sopir dan PO lokal,” ujar Politisi Partai Golkar Sulsel ini.
Menurutnya, tujuan dari bantuan ini sangat bagus untuk koneksitas antara kawasan objek wisata dengan bandara dan stasiun kereta api, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata, karena selama ini dianggap kurang kunjungan namun kendala jasa transportasi di lapangan terjadi sebaliknya, sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi riak-riak. JRM mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel agar mengkaji ulang dan dibuatkan regulasi operasional sehingga pengusaha dan sopir angkot tidak merasa dirugikan.
JRM juga sudah minta diagendakan RDP di komisi D DPRD Sulsel untuk rapat dengar pendapat dengan mengundang Kadishub, Biro Kesra, Biro Keuangan dan Organda Kabupaten serta PO mamminasata.
“Setidaknya kami berharap agar yang menjadi trayek yang ada sekarang sebaiknya dihentikan dulu agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.