Geger Presiden Jokowi Disebut Ingin Jual Separuh Pulau Kaltim demi Pemindahan Ibu Kota Baru, Benarkah?

Terkini.id, Jakarta – Belakangan ini publik dibuat geger dengan ramainya kabar yang menyebut bahwasanya Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin menjual separuh Pulau Kalimantan Timur (Kaltim) demi pemindahan ibu kota negara baru.

Adapun informasi tersebut diunggah oleh sebuah akun Facebook bernama Rian Setiawan pada 2 September 2021 ini dengan narasi ‘J0NG00ZZ TETAP J00NG00ZZ BB00NGG’.

Selain itu, ia juga mengunggah tangkapan layar berupa artikel berjudul ‘Perihal Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh dari Pulau Kaltim’.

Baca Juga: Sindiran Menohok MS Kaban: Jangan Apa-Apa ke Presiden karena Presiden...

Lantas, benarkah hal tersebut?

Dilansir terkini.id dari laman turnbackhoax.id via Era pada Jumat, 10 September 2021, rupanya dalam artikel tersebut tidak terdapat penjelasan bahwa Presiden Jokowi ingin menjual separuh Kaltim untuk pemindahan ibu kota.

Baca Juga: Polisi Adakan Lomba Mural Berhadiah Piala Kapolri, Netizen: Cuci Tangan

Isi artikel hanga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memang berencana menjual sebagian lahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim.

Namun, lahan yang dijual hanya seluas 30 ribu hektar. Langkah itu diambil karena lahan seluas 180 ribu hektar yang diperuntukkan bagi ibu kota baru terlalu luas.

Melansir sebuah artikel iNews berjudul ‘Biayai Pemindahan Ibu Kota Rp466 T, Jokowi Usul Jual Tanah Negara di Kaltim’ yang dimuat pada 4 September 2019, disebutkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk ibu kota pada tahap awal hanya seluas 40 ribu hektar.

Baca Juga: Jokowi: Saya Tidak Antikritik, Sudah Biasa Dihina Dibilang PKI dan...

Sementara itu, lahan yang akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang seluas 110 ribu hektare.

Oleh krena itu, sisanya yang seluas 30 ribu hektar direncanakan akan dijual. Kendati demikian, Presiden Jokowi menuturkan bahwa penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti.

Presiden Jokowi juga yakini hasil penjualan tanah negara ini bakal cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.

Ia juga mengatakan bahwa pembelian tanah itu harus disertai dengan pembangunan minimal dua tahun setelah membeli.

Nah, jikalalu lewat batas dua tahun, maka negara akan mengambil alih tanah melalui sebuah badan otoritas pengelola ibu kota baru.

Adapun dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, luas wilayah daratan Kaltim mencapai 127.267,52 kilometer persegi atau 12.734.692 hektar.

Artinya, luas separuh Kaltim mencapai 6.367.346 hektar, jauh lebih besar dibandingkan luas lahan di ibu kota baru yang direncanakan untuk dijual, yaitu 30 ribu hektar.

Bagikan