Mitra Terkini
Terkini, Makassar — Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, dipercaya memimpin Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia terpilih secara aklamasi melalui forum musyawarah yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis 23 Juli 2026 lalu.
Kepercayaan tersebut menempatkan Umy, yang juga memimpin DPRD Bulukumba, sebagai salah satu figur yang membawa suara DPRD kabupaten se-Sulsel, terutama terkait kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.
Meski pelantikan pengurus dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026, Umy bersama jajaran pengurus ADKASI Sulsel telah mulai menjalankan sejumlah agenda organisasi.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
- Pemkab Jeneponto Gelar Gladi Bersih Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Jelang HUT ke-81 RI
- Tak Sekadar Fun Walk, PSMTI Makassar Serahkan Sertifikat kepada 40 Peserta Kursus Bahasa Mandarin
- Bupati Bersama Forkopimda Jeneponto Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat Bahagia HUT ke-81 RI
- WALHI Sulsel Dinilai Salah Kaprah: Gakkum Kehutanan Bekerja Menjaga Fungsi Hutan, Bukan Kepentingan Korporasi
- Semarak HUT RI ke-81, PSMTI Sulsel Gelar FunWalk dan Perkuat Kebersamaan
Umy menilai persoalan fiskal menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Pengurangan TKD yang rata-rata mencapai 24,7 persen dinilai berpengaruh terhadap kemampuan daerah membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Termasuk di dalamnya pembiayaan belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Termasuk bagaimana kita menyampaikan aspirasi terkait kondisi fiskal daerah, karena rata-rata daerah mengalami pengurangan TKD sekitar 24,7 persen,” kata Umy.
Umy Kawal Aspirasi Daerah
Sebagai Ketua Komwil ADKASI Sulsel, Umy menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, setiap kabupaten memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Karena itu, kebijakan transfer anggaran perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah agar pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.