Gelombang Mutasi ASN di Palopo Memicu Protes, Pemkot Mangkir dari RDP DPR

Pemerintah Kota Palopo tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketidakhadiran ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah terhadap mekanisme pengawasan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan daerah, RDP merupakan forum resmi yang memungkinkan eksekutif menjelaskan kebijakan yang menjadi perhatian publik.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan undangan resmi dan memberikan ruang kepada pemerintah kota untuk hadir memberikan penjelasan secara langsung di hadapan DPRD.

“Tapi sangat disayangkan, tidak ada satu pun yang hadir,” ujar Darwis.

la menegaskan, ketidakhadiran tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya membangun komunikasi antara eksekutif dan legislatif, terlebih dalam isu yang menyangkut kepentingan banyak ASN.

Menurut Darwis, DPRD menerima banyak laporan dari ASN yang terdampak mutasi, mulai dari kehilangan jabatan hingga ketidakjelasan posisi baru yang seharusnya mereka tempati sesuai mekanisme.

“Kami menerima banyak aduan, ada ASN yang tiba-tiba tidak punya jabatan, bahkan ada yang diturunkan eselonnya tanpa penjelasan yang jelas. Ini yang ingin kita luruskan melalui RDP,” jelasnya.

la menambahkan, DPRD tidak akan berhenti sampai mendapatkan kejelasan dari pihak terkait dan memastikan hak-hak ASN tetap terlindungi sesuai aturan kepegawaian.

“Kita akan agendakan ulang RDP dan memastikan pihak Pemkot hadir. Ini penting agar persoalan ini tidak berlarut dan ada kejelasan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.