NETWORK
Terkini.id, Semarang – Banyaknya guru honorer yang masih digaji di bawah UMK, menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar pun mendesak agar gaji guru memenuhi upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Ganjar bahkan mempertimbangkan pencabutan izin sekolah yang tidak memenuhinya.
Ganjar mengatakan SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah naungan Pemprov Jawa Tengah sudah menjalankannya untuk guru honorer.
Akan tetapi, untuk sekolah yang dikelola pemkab atau pemkot belum seluruhnya bisa melakukan.
- Hari Guru Nasional, Ganjar Pranowo Luncurkan 3 Aplikasi Layanan Pendidikan
- Rizal Ramli Sebut Gubernur Jateng Tak Mampu Kurangi Kemiskinan, Dedek Prayudi Sentil Bailk: Yang Naik Malah DKI
- Sindiran Pedas Rizal Ramli: Ada Gubernur Nyopras-Nyopres yang Tidak Mampu Kurangi Kemiskinan Jateng
- Ribuan Alat Tes Antigen Tanpa Izin Beredar, Gubernur: Hukum Seberat-beratnya
- Bupati Adnan Beberkan Langkah Penanganan Covid-19 di Gowa, Gubernur Jateng: Ini Bagus Sekali
“Menangani kawan-kawan GTT (guru tidak tetap) ini kabupaten/kota minta naikkan sampai UMK, belum bisa semua. Ya kalau belum bisa kejarlah, mereka yang sepuh tidak bisa jadi PNS, tapi nasib, harkat, martabat dinaikkan, jangan konsisten Rp 200 ribu terus, Rp 300 ribu terus, minimal UMK bisa diterima ya,” kata Ganjar, Senin 9 Desember 2019.
Usulan mencabut izin sekolah yang gurunya belum mendapat gaji UMK diucapkan Ganjar ketika puncak peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu (7/12) di Balairung Universitas PGRI Semarang.
Ganjar menjawab pertanyaan guru tidak tetap di sekolah swasta.
“Ada pertanyaan, ‘saya guru tidak tetap yayasan, Pak’. Kalau yayasan kan swasta, ‘Pak Gub harus tegur’. Kalau tak kasih peringatan tiga kali, sekolah tutup piye? ‘Kasihan Pak’, terus piye?” ujar dia seperti dilansir dari detikcom.
Ganjar berharap bisa bersinergi dengan PGRI untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Ganjar menyebut mumpung Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sedang progresif, perlu dioptimalkan kerja sama untuk memperbaiki segala hal tentang pendidikan.
“Momentum ketika Mas Menteri progresif, ingin Pemprov dan PGRI kerja sama untuk review sistem informasi pendidikan, infrastruktur, fasilitas, kondisi murid, persebarannya, guru-gurunya, metodenya,” jelas Ganjar.
Dengan kerja sama itu, diharapkan perkembangan bidang pendidikan bisa terpantau secara riil dan hal itu berpengaruh pada politik anggaran.
“Kita akan bicara dengan Kemendikbud, KemenPAN, dan Kemendagri agar mengawal penganggaran dari kabupaten untuk bisa memenuhi itu,” pungkas Ganjar.