Gubernur Sulsel Buka Acara Hari Kesatuan Gerak PKK

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah membuka secara resmi kegiatan hari kesatuan gerak PKK dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Sulsel, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin 2 Desember 2019.

Terkini.id — Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah membuka secara resmi kegiatan hari kesatuan gerak PKK dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Sulsel, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin 2 Desember 2019.

“Selamat hari kesatuan gerak PKK. Selamat mengikuti rapat koordinasi ini, dengan ini saya buka secara resmi kegiatan hari Kesatuan Gerak PKK,” kata Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Prof Nurdin berharap kedepan, TP PKK Sulsel tidak melakukan kegiatan di Sulsel saja, namun harus keluar melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan di daerah lain baik di Indonesia maupun di luar Negeri.

“Kita lihat bagaimana negara seperti Laos Thailand dulu tidak ada yang kenal, tapi sekarang menjadi negara tempat negara lain untuk berinvestasi, kenapa hal itu terjadi karena adanya kekompakan untuk membangun daerahnya,” kata Prof Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan dari seluruh hadirin.

Selain kekompakan, PKK, Dekranasda dan seluruh pihak terkait harus membangun sinergi yang baik untuk daerah kita ini. Apalagi saat ini Dekranasda dan PKK kabupaten kota memiliki inovasi dan kreativitas masing-masing.

“Ada kekompakan yang terus dijaga, ini adalah sebuah kekuatan yang dimiliki kita di Sulawesi Selatan. Saya kira tepat kita Bagun sinergi untuk membangun pemerintah Sulawesi Selatan,” jelas mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 ini.

Sementara, Ketua TP PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin menambahkan, saat ini PKK Sulsel sudah membangun kerjasama dengan PKK sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk bagaimana menurunkan stunting.

Tentunya, tidak bisa dilakukan semua dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki TP-PKK Sulsel, olehnya itu Liestiaty F Nurdin menyerukan kepada seluruh PKK kabupaten kota untuk fokus salah satu desa yang memiliki stunting yang tinggi.

“Anggaran kita hanya Rp100 juta setiap kabupaten/kota, tentu dengan anggaran ini tidak bisa kita atasi semua masalah stunting, tapi kita fokus salah satu desa yang memiliki angka tertinggi,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini