Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Baru-baru ini beredar sebuah asumsi liar bahwasanya Istana Negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sedang panik.
Pasalnya, kondisi keuangan Tanah Air disebut sedang krisis, bahkan bisa dibilang tak punya dana untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Oleh karena itulah muncul dugaan bahwa kondisi keuangan di Indonesia dalam pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timu, membuat Istana Negara dalam kepanikan.
Kepanikan itu ditunjukkan dengan ide MPR yang ingin membuat PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara).
Namun, menurut pengamat politik, Rocky Gerung, disusunnya PPHN merupakan pelanggaran terhadap aturan negara.
- Timnas Kalah, RG Sindir Jokowi: Begini Akibatnya Presiden Hanya Ingin Bangun Infrastruktur, Tak Bangun Nutrisi!
- Bicara Soal Cara PSI Habisi Anies yang Diibaratkan Naik Kuda, RG: Ya Jangan Nunggangi Cebong
- Sumur Resapan Anies Makan 'Korban', RG Sindir Mobil Esemka: Mestinya Pake Itu, Dia kan Ngambang, Gak Bakal Kejeblos
- Bamsoet Kecelakaan, RG Sebut Publik Lebih Pilih Sosoknya yang 'Hilang' Ketimbang Fadli Zon: Sering Muji Presiden, Harusnya Mengkritisi
- Sebut Jurnalis India Lebih Paham Masalah Utang Indonesia ke China, RG: Ini Mesti Diperhatikan 'Tonggeret' di Istana
Pasalnya, dengan PPHN, Presiden selanjutnya yang akan menggantikan Joko Widodo (Jokowi) akan terikat untuk meneruskan proyek pembangunan yang dilakukan pada rezim sebelum ia memimpin.
Hal itu sebagaimana dilansir terkini.id dari kanal YouTube Rocky Gerung Official via Pikiranrakyat pada Senin, 31 Januari 2022.
Pengamat politik tersebut melihat jika Istana Negara saat ini sedang panik dengan kondisi keuangan yang ada sehingga membuat PPHN untuk mengikat Presiden baru terhadap proyek ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN).
“Jadi, sebetulnya memang ada kepanikan di Istana setelah dihitung-hitung memang tidak ada uang masuk ke situ, apalagi kemarin habis ditegur oleh IMF untuk jangan minta bantuan sama sistem moneter untuk membiayai bagian fiskal,” ujar Rocky Gerung.
Pada beberapa waktu yang lalu, IMF (International Monetary Fund) diketahui memang memberikan teguran kepada BI (Bank Indonesia) untuk tidak mengalirkan dana lagi ke APBN.
Teguran IMF ke BI tersebut dapat mempengaruhi proyek pembangunan IKN. Pasalnya, sebanyak 53,5 persen dana pembangunan IKN mengambil dari APBN.
Dihentikannya aliran dana dari APBN ke BI bisa menjadi ancaman untuk pembangunan IKN dengan kemungkinan akan berakhir mangkrak.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.