Harta Kekayaan Kepala Bapenda Melonjak Drastis, Danny Pomanto: Tidak Ada Pegawai Bisa Kaya Mendadak

Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menanggapi harta kekayaan Kepala Bapenda Irwan Adnan yang mengalami lonjakan drastis dalam kurun 1 tahun.

Hal itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jumlah harta kekayaan Irwan di LHKPN mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp 8,2 miliar menjadi Rp 53,6 miliar di tahun 2018.

Danny pun meminta transparansi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Kita tidak boleh seudzon (berprasangka buruk) sama orang tapi kita tidak boleh juga membiarkan hal ini,” kata Danny, Senin, 5 April 2021.

Menurutnya, penghasilan paling banyak di lingkungan Pemerintah Kota Makassar adalah wali kota. 

Danny mengatakan dirinya terbuka bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan investigasi. Hal itu, kata dia, agar menjadi contoh bagi pejabat yang lain.

“Saya ini wali kota, mestinya saya yang paling banyak penghasilanku, dan sebelumnya ada memangmi uangku,” sebutnya.

Menurutnya, tidak ada pegawai pemerintahan yang bisa kaya mendadak. Hal itu hal yang tidak mungkin. 

“Wali kota saja tidak mungkin kaya mendadak. Saya 5 tahun jadi wali kota, ada perubahan di situ? Mobilku saja berkurang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan menegaskan seluruh jumlah harta yang terdata dan di laporkan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semuanya bisa dipertanggungjawabkan.

“LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,”ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pejabat lain bisa mengikuti langkahnya tersebut, utamanya pejabat dilingkup Pemkot Makassar.

Irwan Adnan menuturkan, jika nilai harta kekayaan Irwan mengalami peningkatkan dari 2017 sebesar Rp8,2 miliar melonjak menjadi Rp53,6 miliar di 2018. Hal itu dipicu adanya ketidaklengkapan data. 

“Pada 2017 yang saya laporkan harta kekayaan secara pribadi, kemudian terjadi perubahan pada 2018 karena diakumulasikan dengan aset keluarga termasuk istri,” ungkapnya.

Itupun, tegas dia, saat melaporkan harta kekayaan yang melonjak itu telah berkordinasi dengan KPK melalui verifikasi data.

“Data yang menopang nilai harta saya itu sudah saya perlihatkan sama KPK. Jadi bukan soal besar atau kecil nilainya, tetapi ini soal transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya berani pertanggungjawaban itu ke KPK dan itu saya wujudkan di laporan LHKPN,” ungkapnya.

Makanya, dia kembali mengingatkan ke ASN lainnya unuk berani melakukan pelaporan harta, apalagi ini berkaitan dengan integritas. 

“Selain LHKPN, saya juga sudah aktif program tax amnesti. Jadi tidak perlu khawatir harta naik signifikan, kalau memang sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagikan, harta yang dimiliki  merupakan hasil usahanya yang dikumpulkan sejak 20 tahun lalu. 

“Intinya, semua harta yang saya laporkan itu sumbernya jelas, dan sudah saya laporkan ke KPK. Tujuannya untuk transparansi, agar, jadi tak perlu khawatir jika memang kondisi real harta naik. Yang masalah itu, jika melaporkan harta yang tidak sesuai fakta. Bahkan, melaporkan harta minim tapi faktanya sangat besar,” pungkasnya. 

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.