Heboh Isu Politik Uang Wagub DKI, Politisi PSI Rian Ernest Dipolisikan

PSI
Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest dilaporkan ke Polda Metro Jaya. (Foto: kumparan)

Terkini.id, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini membuat heboh publik dengan melempar isu dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan persekongkolan terkait syarat kuorum dalam pemilihan Wagub DKI di DPRD.

Partai besutan Grace Natalie ini nampak serius merespons isu dugaan politik uang tersebut, sampai-sampai membuat konferensi pers khusus soal isu tersebut.

“PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar,” kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, dikutip dari Detik, Senin, 15 Juli 2019.

“Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu,” lanjutnya.

PSI Bahkan meminta KPK ikut andil dalam pemilihan Wagub DKI. Pemantauan yang dilakukan KPK, dinilai PSI bisa mencegah terjadinya jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” terang Rian.

PSI
Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest. (Foto: poskotanews)

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta laporkan Rian Ernest ke Polisi

Menanggapi isu yang dihembuskan PSI tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengancam akan melaporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya.

Pelaporan ini dipicu pernyataan Rian yang mengaku mendapat informasi soal dugaan rencana pembagian uang terkait pemilihan Wakil Gubernur DKI.

Menurut Taufiq, Rian menyebarkan berita bohong dan merugikan DPRD DKI.

“Apa yang disampaikan oleh saudara Rian Ernest Tanudjaja tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dan merupakan suatu bentuk penyebaran kabar bohong yang sangat merugikan institusi DPRD dan para anggota DPRD,” kata Taufiq, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa, 16 Juli 2019.

Taufiq mengatakan pernyataan Rian sangat tendensius dan merupakan sebuah penghinaan harga diri anggota DPRD DKI Jakarta.

Karena itu, Taufiq berencana mempidanakan Rian dengan pasal perbuatan penghinaan.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, pada hari ini, tanggal 16 Juli 2019, saya Taufiqurrahman, SH, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melaporkan perbuatan penghinaan sebagaimana termuat dalam KUHP Pasal 310 sampai denga 321 KUHP,” jelas Taufiq.

Berita Terkait
Komentar
Terkini