Heboh Surat IDI ke Jokowi Minta dr Terawan Tak Diangkat Menteri karena Pelanggaran Etik

Terkini.id, Jakarta – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi pihak yang menolak dr Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan.

Seperti diketahui, dr Terawan kini resmi dilantik sebagai Menteri Kesehatan RI kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf.

Untuk diketahui, dr Terawan pernah dipecat berdasarkan sidang majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI selama 12 bulan 26 Februari 2018- 25 Februari 2019.

Terawan saat itu dikenai sanksi atas pelanggaran etik serius karena metode terapi “cuci otak” yang ia terapkan bagi penderita stroke.

Terkait hal tersebut, hari ini beredar surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang sempat menolak rekomendasi dr Terawan sebagai Menkes.

Dalam lampiran yang beredar di perpesanan whatsapp tersebut, surat bertanggal 30 September 2019 itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di dalamnya, MKEK menyebut dr Terawan sebaiknya tidak diangkat jadi Menkes karena masih dikenakan sanksi.

Berikut kutipan suratnya:

Dengan hormat, Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden RI, semoga Bapak senantiasa tetap sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, kami ingin melaporkan bahwa pada tanggal 22 September 2019 di surat kabar detikhealth.com telah terbit tentang usulan enam calon Menteri Kesehatan pada kabinet yang akan datang.

Bila diperkenankan kami ingin menyarankan agar dari usulan calon calon tersebut mohon kiranya Bapak Presiden tidak mengangkat Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Menteri Kesehatan. Adapun alasan yang mengiringi saran kami adalah karena Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sedang dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran etik kedokteran. Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Saran ini disampaikan dengan tetap menghargai dan menghormati keputusan Bapak Presiden RI sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Semoga saran ini dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Jawaban dr Terawan

Ditanyai tentang hal itu, Terawan mengaku tidak apa-apa ditolak oleh IDI.

“Ya ndak papa,” kata Terawan kepada wartawan Rabu 23 Oktober 2019.

“Kan namanya jabatan politis, ada yang menerima, ada yang menolak. Itu hal biasa,” kata dia seperti dilansir dari cnbc.

Meski tidak menjabat dengan tegas, saat ditanya apakah masih melayani pasien atau tidak, mantan Kepala RSPAD ini mengaku dirinya tetap sebagai dokter yang wajib membantu masyarakat untuk memberikan konsultasi.

“Saya kan mau menolongnya. Masak ada emergency nggak saya tolong. Itu kan pasti harus,” ujarnya lagi.

Terawan ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan menggantikan dr Nila Moeloek. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas anatara lain soal defisit BPJS.

“Kalau masalah itu (BPJS) harus saya dibicarakan dengan detail, karena banyak pihak pihak yg terkait,” katanya.

“Intinya ya bagaimana membuat solusi yang paling wise, yang tidak memberatkan masyarakat dan negara. Dan itu harus betul2 dibahas dengan detail, harus penuh kejujuran, keterbukaan, dan keinginan bersama untuk membenahi pelayanan yang baik,” jelasnya.

Terawan lahir di Sitisewu, Yogyakarta 5 Agustus 1964. Mayjen TNI ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Berita Terkait
Komentar
Terkini