IGI: Jangan Pilih Paslon yang Tak Berkomitmen Terbitkan SK untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

Terkini.id, Jakarta – Debat Paslon Pilkada serentak 2020 sudah dihelat di beberapa stasiun televisi baik lokal maupun nasional, berbagai konsep visi misi dan program calon tersaji dalam setiap debat tujuannya tentu saja mempengaruhi pilihan masyarakat agar dalam pilkada kelak memilih pasangan calon tersebut.

Yang terbaru adalah debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar di Kompas TV kemarin malam. 

Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia mengungkapkan, tentu saja persoalan pendidikan menjadi fokus utama kami dan lebih fokus lagi pada persoalan guru dan tenaga kependidikan di sekolah.

Baca Juga: Tim Transisi Danny-Fatma Minta Masukan PGRI dan IGI Soal Pendidikan...

“Konsep ‘Guru Minimal UMK’ telah banyak dijanjikan para paslon, niat itu baik tetapi tak cukup menjadi solusi jangka panjang buat guru Indonesia. 

Apalagi harus mempertimbangkan PAD masing-masing, jangan sampai ketika menjabat tak mampu mewujudkannya,” terang Ramli Rahim, Sabtu 8 November 2020.

Baca Juga: AKM Itu Tidak Penting, Untuk Apa Dibicarakan

Bagi kami dikalangan guru, masalah guru dan tenaga pendidikan ini memang menjadi masalah serius. 

Makin sedikitnya jumlah PNS guru ditelan masa pensiun serta status tak jelas para guru honorer adalah rangkaian panjang masalah pendidikan. Lalu dimana pernah kepala daerah seharusnya dan apa yang paling dibutuhkan guru saat ini.

Jawabannya adalah guru dan tenaga kependidikan saat ini sangat membutuhkan  SK Kepala Daerah bagi guru non PNS

Baca Juga: AKM Itu Tidak Penting, Untuk Apa Dibicarakan

Jika Kepala Daerah menerbitkan SK Kepala Daerah bagi guru dan tenaga kependidikan Non PNS, maka Guru dan Tenaga Kependidikan akan mendapatkan kesempatan memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). 

Dengan memiliki NUPTK maka guru sudah memiliki ijin mengajar sebagai mana SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 

Selain guru memiliki ijin mengajar, guru pun berhak  mengikuti PPG (Program Profesi Guru). Guru yang dinyatakan lulus PPG akan berstatus guru bersertifikasi dan akan mengajukan tunjangan profesi guru yang besarnya hampir sama dengan gaji guru. 

Dengan memperoleh Tunjangan Profesi Guru maka pendapatan guru sudah baik, status guru jelas sebagai guru profesional dan gurupun memiliki ijin untuk mengajar di sekolah, pendapatan guru juga tak terpengaruh konstalasi politik daerah.

Maka itulah, penerbitan SK Kepala Daerah ini adalah solusi yang sesungguhnya bukan hanya menyelamatkan guru tapi sekaligus menyelamatkan dunia pendidikan

Selama ini pemerintah daerah membiarkan anak-anak sekolahan dididik oleh mereka yang tidak memiliki ijin mengajar seperti sopir yang tak memiliki ijin mengemudi sehingga, jika kualitas pendidikan rendah, itu menjadi sebuah kewajaran, selain itu dengan pendapatan hanya Rp 100ribu atau 250ribu perbulan, maka mereka yang  jadi guru honorer lebih pusing memikirkan asap dapurnya dibanding anak didik mereka.

Dengan menjadi guru profesional, guru berkah mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) tetapi itu tak akan terwujud jika Bupati dan Walikota tidak menerbitkan SK bagi guru Honorer agar NUPTK bisa diterbitkan.

Sebanyak 25,7 % Guru dan Tenaga Kependidikan di Indonesia saat ini belum memiliki NUPTK, ini belum termasuk guru yang dipekerjakan di sekolah negeri tetapi belum masuk dapodik. 25,7% itu cukup besar karena mencapai 1.127.531 guru dan tenaga kependidikan.

Kabar terbaru, Guru PPPK di Jawa Barat yang sudah lulus diminta melengkapi berkas sertifikat pendidik (lulus PPG) dan mereka tak mungkin bisa memiliki sertifikat pendidik tanpa NUPTK karena para guru Non PNS jika ingin mendaftar untuk tes pra PPG harus memiliki SK Kepala Daerah.

Semua persyaratan saat ini harus punya SK kepala daerah termasuk menerima honor dari dana BOS.

Dari Debat Walikota Makassar semalam, hanya Paslon Nomor urut 4 yang secara terbuka akan menerbitkan SK Walikota bagi guru dan tenaga kependidikan dan memastikan anggaran pendidikan dari APBD murni mencapai 20% atau lebih. 

Di Pilkada Maros, Paslon Nomor Urut 1 berkomitmen “Hari Ini dilantik, besok SK Bupati untuk guru Non PNS diterbitkan”. Semoga semakin banyak calon kepala daerah yang berkomitmen untuk itu dan sebaiknya para guru di seluruh Indonesia yang berpilkada agar solid untuk hanya memilih Paslon yang berkomitmen menerbitkan SK bagi guru dan tenaga kependidikan.

Di Indonesia ini sudah banyak kepala daerah yang menerbitkan SK Kepala Daerah untuk guru diantaranya sebagai berikut :

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Banten
3. Provinsi Sulbar
4. Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 Kabupaten/Kota di Kalsel
5. Malang
6. Soppeng
7. Provinsi Riau
8. Sidrap
9. Konawe Selatan
10. Provinsi Kalimantan Utara
11. Palangkaraya
12. Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Provinsi Sulawesi Utara
14. Wakatobi
15. Konawe Utara
16. Kolaka Timur
17. Buton
18. Jawa Tengah
19. Bolaan Mangondow
20. Bukit Tinggi
21. Serdang Bedagai
22. Lombok Timur
23. Parepare
24. Nunukan
25. Tana Tidung
26. Pali, dst

Bagikan