Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyetop wacana tunda pemilu. La Nyalla menyebut polemik ini berbahaya untuk bangsa Indonesia.
Penyampaian La Nyalla ini sebagai bentuk penyikapan atas maraknya gaungan tunda pemilu yang terjadi akhir-akhir ini.
La Nyalla menilai jika polemik ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan dikenal sebagai negara pelanggar konstitusi sehingga dirinya mengingatkan Menko Marves untuk berhenti menggaungkan wacana tunda pemilu.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia”, kata La Nyalla, dikutip dari laman CNN Indonesia.
Selain itu, La Nyalla mengatakan bahwa polemik ini sangat berpotensi menimbulkan kemarahan publik yang tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana tunda pemilu.
- Luhut Binsar 'Enggan' Buka Big Data, La Nyalla Mahmud: Itu Bohong!
- La Nyalla Minta Tidak Lagi Bahas 3 Periode: Presiden Sudah Mengeluarkan Sikap dan Instruksi, Semua Menteri Harus Taat!
- Luhut Mulai Tersudut, Kini La Nyalla Beri Peringatan soal Kebohongan Big Data Penundaan Pemilu: Bahaya itu, Laporkan ke Polisi
“Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan”, kata La Nyalla.
Dia mnyebut jika dukungan tiga periode yang datang dari Apdesi untuk Presiden Jokowi melanjutkan hingga tiga periode mengurangi kegembiraan masayarakat yang semula 28 persen, kini menjadi 23 persen saja.
Disaat yang bersamaan, La Nyalla menyebut sentimuen publik sedang diaduk-aduk dengan adanya permasalahan dari bidang ekonomi, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 Kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik mengenai deklarasi Jokowi 3 periode.
La Nyalla menyebut jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, aksi turun ke jalan berpotensi meluas.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin luas”, tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.