Ini Daftar Kegiatan yang Dilarang oleh KPU Selama Kampanye Pilkada 2020

Terkini.id, Jakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang berbagai aktivitas yang mengumpulkan orang selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020. 

Kegiatan tersebut seperti gelaran konser musik sebagai metode kampanye Pilkada Serentak 2020. Larangan tersebut dituangkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang diundangkan pada Rabu 23 September.

Dalam aturan tersebut, KPU menghapus pasal 63 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Sebelumnya, pasal itu mengatur tujuh jenis kampanye yang bisa digunakan peserta pilkada.

Tujuh jenis kegiatan tersebut adalah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring.

Mungkin Anda menyukai ini:

Seluruh kegiatan tersebut dihapus dari pasal 63. Bahkan, KPU mencantumkan larangan mengadakan kegiatan itu dalam pasal 88C.

Baca Juga: Pilkada 2020: Ketua KPU Makassar: Partisipasi Pemilu Paling Tinggi Sepanjang...

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik,” bunyi pasal 88C ayat (1).

Dalam pasal 88C ayat (2), KPU mengatur dua sanksi jika ada pihak yang memaksakan menggelar acara tersebut, mulai dari teguran tertulis hingga pembubaran.

Baca Juga: KPU Tetapkan Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar

“Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis,” bunyi pasal 88C ayat (2) huruf b.

Sebelumnya, KPU menuai kontroversi dengan memperbolehkan sejumlah jenis kegiatan kampanye, termasuk konser musik. Aturan itu dipermasalahkan karena bisa mengundang kerumunan di tengah pandemi.

Desakan pencabutan aturan muncul dari pegiat pemilu, anggota DPR, hingga musisi. Akhirnya KPU membahas aturan tersebut bersama pemerintah dan DPR pada Selasa 22 September 2020.

Bagikan