NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi meyebut kurang sependapat dengan permohonan maaf Effendi Simbolon ke TNI. Dia berpendapat hal itu disampaikan dalam forum resmi DPR RI, Kamis 15 September 2022.
“Di sisi lain, saya juga kurang sependapat dengan langkah permintaan maaf Effendi dan PDIP. Benar bahwa pernyataan yang mengundang reaksi memang kurang bijak. Tapi itu kan terjadi di forum resmi DPR,” sebut Fahmi kepada Suara.com, Rabu 14 September 2022.
Kata Fahmi, selama pandangan tersebut disampaikan dalam forum DPR, perlu dimaknai juga sebagai bagian dari hak seorang anggota untuk menjalankan fungsi pengawasan. Menurut dia, jika pernyataan tersebut kurang tepat, tinggal di klarifikasi saja pada forum serupa.
“Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, ya diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa. Jika ada indikasi bahwa Effendi Simbolon melanggar kode etik, ada MKD yang akan menangani,” ujarnya.
Di samping itu, jika jajaran TNI merespons pernyataan Effendi dengan cara impulsif, berarti sama saja dengan membenarkan tudingan yang ada. Kata Fahmi, respons kelembagaan harusnya tidak impulsif, melainkan merujuk dengan ketentuan perundang-undangan.
“Apalagi ini masing-masing adalah lembaga negara,” singkat Fahmi.
Fahmi mengatakan peran pimpinan TNI sangat dibutuhkan untuk meredam gejolak dari pernyataan Effendi Simbolon. Menurutnya, reaksi sesaat para prajurit TNI terkait pernyataan yang dianggap tak bijak tentu wajar. Tetapi jika hal tersebut terus dibiarkan, bakal menjadi buruk.
“Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku,” ungkapnya.
Apabila memang ada perintah buat merespons pernyataan itu, Fahmi mempunyai pendapat lain. Artinya, di level pimpinan pun memiliki kecenderungan impulsif.
Kemudian, baginya hal itu tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi merasa, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, bisa membahayakan.
Maka dari itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus bisa menunjukkan kemampuan dan kematangan untuk mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, agar bisa menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.
Bila tidak, Hal tersebut diibaratkan membenarkan perkataan dari politisi Effendi Simbolon sebelumnya, menyebut mirip gerombolan.
Respons itu direkam dan videonya banyak beredar di media sosial. Mengenai hal itu, Effendi yang juga sebagai politisi senior PDIP sudah meminta maaf dan sudah menghubungi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
“Saya kira, TNI tidak ingin dan tidak boleh dicap buruk, makanya segera hentikan apapun yang dianggap sebagai spontanitas itu,” terangnya.
Fahmi mengatakan membiarkan para prajurit bereaksi dan bersikap, sama dengan politisasi. Terlebih, bila memerintahkan atau mengarahkan.
“Hati-hati. Bagaimanapun, hal-hal yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu merupakan bagian dari dinamika dan proses politik di parlemen,” imbuhnya.