Jabat Menteri Pertahanan, Prabowo Bisa Gantikan Jokowi Jika Terjadi Kondisi Ini

Terkini.id, Jakarta – Menurut undang-undang, ada tiga menteri yang bisa menjalankan tugas presiden jika sang presiden tidak bisa menjalankan kewajibannya karena mangkat, diberhentikan atau berbagai hal.

Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ketiganya disebut triumvirat dalam konsep pemerintahan.

Satu dari tiga menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf saat ini adalah Prabowo Subianto. Prabowo bahkan menjadi satu-satunya orang Parpol yang menjadi satu dari tiga posisi tesebut. Menteri Dalam Negeri dijabat Tito Karnavian, sedangkan Menteri Luar Negeri dijabat Retno Marsudi.

Berikut undang-undang yang mengatur tentang tiga menteri tersebut:

Aturan terkait pendelegasian tugas kepresidenan diatur dalam UUD 1945. Merujuk UUD 1945 Pasal 8 ayat 1, pertama-pertama disebutkan bahwa Presiden yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak bisa melakukan kewajibannya akan digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Setelah itu, MPR harus memilih Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 2:

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Namun, apabila hal baik Presiden atau Wakil Presiden tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka tugas tersebut dialihkan kepada beberapa menteri.

Salah satunya Menteri Pertahanan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 3:

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Seperti diketahui, Prabowo telah dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI dan mulai bekerja pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2019.

PPP Yakin Prabowo Tak Tikung Jokowi

PPP tak mempermasalahkan merapatnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke koalisi pemerintah dan menjadi calon menteri pertahanan (menhan). PPP yakin Prabowo tak akan menikung Jokowi.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, dengan masuknya Prabowo ke gerbong koalisi, Awiek mengatakan tidak akan ada ‘matahari kembar’ di pemerintahan.
Awiek menyinggung sikap kenegarawanan Prabowo sebagai prajurit yang akan profesional dan mengkhianati atasannya.

“Kalau Pak Prabowo masuk ke kabinet, saya kira beliau profesional. Beliau prajurit, akan melihat, akan taat asas, tegak lurus terhadap ketentuan perundang-undangan. Beliau sudah teruji itu, artinya dia tidak akan mengkhianati atasannya gitu, yakni yang memberikan mandat, Pak Jokowi. Saya kira tidak akan terjadi tikung-menikung ataupun salip-menyalip di tikungan akhir, saya kira nggaklah,” kata Awiek.

Berita Terkait
Komentar
Terkini