Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri mendesak pemerintah membuka suara mengenai kendala yang mengakibatkan jadwal dalam rekrutmen PPPK guru honorer kembali molor.
Jufri meminta pemerintah jujur, bukannya malah sengaja mengulur-ulur tahapan seleksi PPPK guru karena tidak adanya anggaran.
Selain itu, Jufri juga menilai pemerintah pintar berkelit dengan berbagai alasan untuk menutupi penyebab sebenarnya mengapa sampai jadwal PPPK guru berubah-ubah dan selalu molor.
“Pemerintah lebih baik jujur kalau tidak mempunyai anggaran. Jangan hanya gembar-gembor program satu juta PPPK guru, tetapi sebenarnya duitnya enggak ada,” kata Jufri mengutip JPNN.com, Minggu 7 November 2021.
Lebih lanjut Jufri mengungkapkan, ketiadaan anggaran sudah terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba, perwakilan GTKHNK 35, PHK2I, dan forum honorer lain pada pekan lalu.
Selain itu, dalam RDPU itu DPRD Kabupaten Bulukumba meragukan keseriusan pemerintah pusat terkait gaji dan tunjangan guru PPPK.
Bukan hanya Bulukumba, Jufri juga mengatakan rata-rata kabupaten/kota suaranya sama yaitu meminta kejelasan terkait pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK. Apalagi mereka juga meminta adanya penambahan DAU untuk gaji dan tunjangan guru PPPK.
“Ini jadi bukti tidak jelasnya penambahan gaji dan tunjangan guru PPPK melalui DAU di setiap kabupaten/kota,” tegasnya.
Jufri beranggapan ketidakjelasan terkait gaji dan tunjangan guru PPPK inilah yang dijadikan alasan pemda untuk tidak mengajukan formasi secara maksimal.
Terbukti dari besaran formasi PPPK guru 2021 hanya 506.252 dari jatah yang disediakan Kemendibudristek sebesar 1.002.616 (formasi).
Jufri pun pesimis atas permintaan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memaksimalkan formasi PPPK 2022 akan dilakukan Pemda.
Sebab, menurut Jufri alasannya sama yaitu tidak jelasnya gaji dan tunjangan guru PPPK yang ditransfer pemerintah pusat melalui DAU.
“Masalah ini akan selesai bila pemerintah mau menambah alokasi DAU sehingga Pemda bisa mengajukan usulan formasi PPPK 2022 lebih banyak,” jelasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.