Mitra Terkini
Terkini.Id, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi rencananya akan meluncurkan program penyelesaian Hak Asasi Manusia Berat Non-Yudisial di Aceh pada Juni 2023.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap belum ada tanggal yang ditentukan mengenai rencana tersebut.
“Pada bulan Juni yang akan datang, Presiden RI akan melakukan kick off peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial ini akan dilakukan di Aceh, tanggalnya masih akan ditentukan,” kata Mahfud MD di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023, dilansir Suara.com jaringan Terkini.Id.
Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat internal mengenai kelanjutan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) pada masa lalu yang dipimpin Jokowi.
Jokowi diketahui sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat.
- Komisaris HAM PBB Desak Elon Musk Lindungi Hak Asasi Manusia di Twitter
- Fadli Zon Soroti Wamenkumhan: Respons Ini Tak Bertanggung Jawab dan Tutup Mata!
- Aborsi di Indonesia Akan Diperbolehkan Oleh Pemerintah Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Dalam RKUHP
- Singgung RKUHP LGBT, Mahfud MD : Sudah 63 Tahun Dibahas!
- Kedubes Inggris di Indonesia Kibarkan Bendera LGBT, Wagub DKI: Hormati Satu Sama Lain
Inpres itu memberikan dua tugas kepada 19 kementerian dan lembaga untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM, yaitu pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana dan kedua, mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi.
“Tempatnya ada pada tiga titik, yaitu di Simpang Tiga (Aceh Besar), Rumah Geudong, dan Pos Sattis serta Jambu Keupok. Data sudah ada sumbernya nanti akan di-cross check lagi,” tuturnya.
Peluncuran program tersebut nantinya akan berbentuk taman belajar atau living park tentang hak asasi.
“Dalam kick off nanti kita juga akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan masih ada di luar negeri atau yang kita kenal sebagai istilah eksil,” terangnya.
Mahfud mengungkapkan kalau eksil yang berada di luar negeri karena peristiwa G30 S/PKI yang tidak boleh pulang dari luar negeri.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.