Jokowi Peringatkan Menteri yang Tak Serius Urusi Pertamax dan Suarakan Penundaan Pemilu, PDIP: Pecat

Terkini.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memperingatkan para menterinya untuk memiliki sense of crisis dalam menjelaskan kepada rakyat tentang kebijakan pemerintah.

Dalam video pengarahan yang dibagikan di YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi tampak berbicara keras terkait kondisi masyarakat saat ini. Hal itu ia utarakan dalam pengantarnya di sidang kabinet paripurna yang digelar Selasa 5 April 2022 kemarin.

Pernyataan Jokowi tersebut baru diupload Youtube Sekretariat Presiden Rabu 6 April 2022.

Para menteri dan kepala lembaga hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut. Hadir juga Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Salah satu arahan yang ditegaskan oleh Jokowi adalah meminta para pembantunya itu untuk hati-hati berbicara dan membuat pernyataan ke publik. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Jokowi meminta masalah tersebut dirumuskan satu per satu dan dijelaskan kepada rakyat.

“Kalau kerja enggak detail, kerja enggak betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya ndak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain atau mungkin enggak kerja,” kata Jokowi dikutip dari kumparan.

Dari situ, Jokowi mulai membahas sejumlah hal. Seperti kenaikan harga BBM hingga minyak goreng. Jokowi juga berbicara soal isu politik terkini mengenai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Soal minyak goreng, Jokowi menyebut masalah itu sudah 4 bulan tidak bisa diatasi. Begitu juga masalah harga pertamax yang naik.

“Tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi? Yang kedua, pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa, mengenai ini. Hati-hati. Kenapa pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Enggak ada. Yang berkaitan dengan energi enggak ada,” tuturnya.

Di hadapan para menteri, Jokowi meminta tidak ada lagi yang bicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meminta tak ada lagi yang bicara soal dua wacana ini.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi, mengenai urusan penundaan perpanjangan, ndak,” kata Jokowi.

Jokowi beralasan, situasi global saat ini sedang sulit. Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh menteri fokus mengatasi masalah ini. Ia pun meminta para menteri mengkomunikasikan situasi sulit yang dihadapi saat ini pada rakyat.

“Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” kata Jokowi.

Ia pun mengingatkan para menteri agar jangan menciptakan polemik dalam masyarakat.

Jokowi juga mewanti-wanti para menteri untuk terus memantau dan menuntaskan persoalan di masyarakat, khususnya terkait harga bahan pokok jelang Lebaran. Ia pun meminta jajaran menteri yang berwenang segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebelum Lebaran.

“Berkaitan dengan bantuan sosial, saya harapkan baik PKH dan lain-lain, plus yang kemarin BLT migor bisa disalurkan secepat-cepatnya. Sebelum Lebaran tiba,” kata Jokowi.

Jokowi menyoroti bahwa Rp 300 ribu mungkin nilai yang kecil bagi sejumlah pihak. Namun, ia yakin bantuan tersebut sangat berarti bagi rakyat yang membutuhkan.

Sehingga, Jokowi berharap BLT minyak goreng bisa tersalurkan mulai pekan ini.
“Syukur dalam minggu-minggu ini sebagian sudah tersalurkan. Bukan apa-apa, mungkin kita itu ndak merasakan, tetapi Rp 300 ribu bagi rakyat itu pas mau Lebaran, itu dapet itu rasanya betul,” ujar Jokowi.

“Saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu yang bisa dipakai membeli minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnnya,” tambah dia.

Diketahui, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp 100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT diberikan pada April, Mei, Juni.

Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Jokowi meminta Kemenhub, Polri hingga TNI dapat menyiapkan jalur mudik untuk meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik.

“Hati-hati, arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita. Oleh sebab itu, semua, Kapolri dibantu TNI, Menhub yang dikoordinasi Pak Menko, betul-betul menyiapkan ini,” kata Jokowi.

“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nanti,” lanjutnya.

Jokowi mengingatkan agar perkiraan arus mudik membeludak harus dibuat untuk kemudian diantisipasi. Sebab, kata dia, banyak masyarakat yang ingin mudik tahun ini.

Terkait kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu yang ditekankan oleh Jokowi dalam kesempatan tersebut. Ia meminta menteri untuk mewaspadai dan mendiskusikan isu ini dalam rapat untuk dikonsolidasikan, agar tidak keliru dalam mengambil keputusan soal hal tersebut.

Jokowi mengimbau para menteri untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait isu ini. Jangan sampai pernyataan yang dikeluarkan di publik malah tidak memiliki empati terhadap kesulitan rakyat.

“Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat,” ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan para menteri harus memberikan penjelasan kepada rakyat mengapa harga-harga kebutuhan naik. Menurut dia, penjelasan merupakan wujud dari sense of crisis kepada rakyat.

Lebih lanjut, Jokowi meminta para menteri untuk melihat masalah kebutuhan pokok dirumuskan dengan baik. Permasalahan seperti kenaikan harga minyak goreng, beras, hingga kedelai diminta untuk dilihat satu per satu secara detail.

PDIP Usulkan Dipecat

Terkait pidato presiden tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengusulkan agar menteri yang khususnya terus menyuarakan wacana penundaan pemilu agar dipecarlt.

Jurubicara PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, urusan pecat memecat menteri memang merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun jika dirasa masih ada menteri yang melakukan manuver terkait wacana penundaan pemilu maka presiden harus memecatnya.

“Sebab itu sama saja dengan pembangkangan dan menjatuhkan martabat Presiden,” ucap Deddy dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu 6 April 2022.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, Ketidaksetujuan Presiden Jokowi terhadap wacana penundaan pemilu sudah tepat disampaikan pada waktunya, lantaran saat ini wacana tersebut masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Feeling saya, Pak Presiden akan menyampaikan hal itu pada waktunya, beliau lebih tahu kapan saatnya untuk menyampaikan itu. Bagaimanapun, berpendapat dan mengusulkan aspirasi sesuatu adalah sesuatu yang asasi dan fundamental dalam demokrasi,” jelasnya.

Namun, lanjut Deddy, lebih dari itu Presiden Jokowi sudah berulang kali menyampaikan kepatuhannya terhadap konstitusi yang sifatnya mutlak dan tanpa syarat. Maka, wacana penundaan pemilu harus dihentikan, kecuali ada hal-hal mendasar yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan kelangsungan bangsa.

“Konstitusi seharusnya dijaga dan dihormati meskipun bukan kitab suci. Dan isu penundaan pemilu dan alasan yang selama ini dilontarkan tidak memenuhi alasan konstitusional dan ‘keterpaksaan’ yang bersifat darurat. Jadi memang harus ditolak agar negara ini berjalan dengan konstitualitas yang kuat,” demikian Deddy Sitorus.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.