Masuk

Rocky Gerung Sebut APBN Jadi Penentu Keberlangsungan Pemerintahan Jokowi

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kembali memberikan pendapatnya tentang pemerintahan era Presiden Jokowi. Menurutnya Presiden Jokowi akan tumbang pada tahun 2022 ini.

Melalui saluran YouTube Refly Harun, Rocky Gerung menyampaikan analisanya tentang situasi Indonesia saat ini.

Berdasarkan pengamatan Rocky Gerung, kondisi politik dan hukum Indonesia ini masih kelabu.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Himbau Jangan Ada Gesekan Sosial dan Adu Domba Politik

“Jadi di dalam kerangka itu kita evaluasi politik dan hukum kita hari ini, sebetulnya kita bisa terangkan bahwa langit masih mendung,” ujar Rocky Gerung, dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa 27 September 2022.

Lebih lanjut, mantan pengajar di Universitas Indonesia ini menyebutkan Indonesia masih diselimuti oleh badai yang akan menghantam di awal tahun 2022.

Tidak hanya masalah kondisi politik dan hukum Indonesia, Rocky Gerung memprediksi tahun 2022 menjadi tahun yang paling berbahaya bagi kelangsungan APBN tanah air.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Akan Dihambat Dengan Isu Bukan Indonesia Asli

Diketahui jumlah utang Indonesia saat ini yaitu mencapai Rp7.163,12 triliun atau sama dengan 39,56 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Karena kita tahu 2022 itu adalah tahun anggaran yang paling berbahaya, hutang akan meningkat, sementara pendapatan pajak menurun,” kata Rocky Gerung.

Oleh karena itu, pemerintahan keberlangsungan Presiden Jokowi akan sangat bergantung pada APBN.

“Jadi anggaran 2022 itu yang akan memastikan apakah rezim ini berlanjut apa enggak, karena itu tadi kita mulai dengan istilah rezim fatigue, kelelahan rezim,” tutur Rocky Gerung.

Baca Juga: Harapan Jokowi dalam Acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah

Sebagai informasi, pada bulan Juli 2022 lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan seluruh negara anggota G20 (termasuk Indonesia) soal utang yang semakin menumpuk.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh IMF, utang selama masa pandemi Covid-19 dinilai semakin tinggi dan harus segera diatasi.

IMF juga mewanti agar tidak terjadinya gagal bayar akibat terlalu menyepelekan utang tersebut.

Disisi lain, Luky Alfirman selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpendapat bahwa utang yang dimiliki Indonesia dalam batas aman.

Luky Alfirman mengatakan rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun masih stabil di bawah 60 persen.

“Sehubungan dengan kondisi Indonesia terkait concern IMF tentang beban utang global, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara prudent dan berhati-hati,” ucap Luky Alfirman.

Luky Alfirman menegaskan pengelolaan utang Indonesia selama ini dilakukan dengan cara pembayaran utang selalu tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo.

“Ditambah dengan upaya-upaya untuk melakukan reprofiling utang, sehingga tidak terlalu tinggi pada satu waktu tertentu. Misalnya dengan melakukan debt switch dan buyback untuk SBN dan reprofiling pinjaman luar negeri melalui debt swap dan/atau konversi pinjaman ke mata uang dengan tingkat bunga lebih lunak (loan conversion),” pungkas Luky Afirman.