Jokowi Perintahkan Luhut Tangani Covid-19, Fahri Hamzah: Perintah Presiden Harus Ada Surat Keputusannya

Terkini.id, Jakarta – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani Covid-19. Namun, perintah tersebut menuai kritik dari Fahri Hamzah.

Politisi Partai Gelora ini mempertanyakan kewenangan Luhut mendapat perintah langsung dari Jokowi yakni mengenai surat keputusan yang seharusnya dibuat sebagai penanda perintah resmi pemerintah.

Hal itu dipertanyakan Fahri Hamzah lewat cuitannya di akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah.

“Perintah presiden itu harus ada surat keputusannya Pak…,” cuit Fahri di akun Twitter-nya seperti dikutip dari suaracom – jaringan terkini.id, Selasa, 15 September 2020.

Mungkin Anda menyukai ini:

Menurutnya, perintah resmi dari seorang presiden pasti membutuhkan keputusan yang berkaitan dengan kewenangan dan pengelolaan anggaran.

Baca Juga: MAN 2 Model Makassar Gelar Sekolah Tatap Muka Saat Corona...

Selain itu, ia juga mengaku khawatir penunjukkan Luhut untuk menangani Covid-19 bisa berbenturan dengan tim yang sudah diterjunkan sejak awal.

“Tim Covid-19 kan sudah ada. Kalau ada tugas baru kepada orang baru kan bisa bentrok. Paham enggak sih opa?” ujar Fahri.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

Baca Juga: Singgung Kembali Kerumunan Jokowi di NTT, Teddy PKPI: Laporkan Aja...

Dalam perintah itu, Luhut Binsar diberi waktu dua bulan oleh Jokowi untuk menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

Bersama dengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana Doni Monardo, Luhut diperintahkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Kepada Luhut dan jajarannya, Presiden Jokowi meminta dalam waktu dua pekan bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan), dan penurunan mortality rate (tingkat kematian).

Menindaklanjuti perintah tersebut, Luhut kemudian mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Dalam rapat koordinasi itu turut hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Bagikan