Jokowi Sebut Penundaan Pemilu Bagian Demokrasi, Syahrial Nasution: Bagaimana dengan Orang yang Usul Pemerintahan Diganti Komunis?

Terkini.id, Jakarta – Belum lama ini, usai menyebutkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden bagian dari demokrasi, kini pernyataan Presiden Jokowi tersebut menuai sorotan berbagai pihak.

Hal tersebut terlihat, saat politisi Demokrat Syahrial Nasution melalui sebuah cuitan di akun media sosial mengaku heran dengan pernyataan Presiden Jokowi.

“Mengherankan penjelasan yang disampaikan presiden. Usul tunda Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden disebut bagian dari demokrasi,” kata Syahrial di akun Twitter @syahrial_nst.

Menurut Syahrial, dalam hal tersebut Jokowi seharusnya tak menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Terlebih wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah menabrak konstitusi.

“Padahal jelas-jelas menabrak konstitusi,” terangnya.

Selain dari itu, Syahrial mempertanyakan soal bagaimana jika ada orang-orang yang mengusulkan untuk mengubah sistem pemerintahan.

Ia menyebut sejumlah sistem pemerintahan seperti khilafah, federal, hingga komunis.

Menurutnya, apabila ada orang-orang yang mengusulkan ketiga sistem pemerintah itu, apakah Presiden Jokowi akan membolehkan. Dikutip dari Galamedia. Minggu, 6 Maret 2022.

“Bagaimana dengan orang yang usul supaya sistem pemerintahan diganti khilafah, federal atau komunis? Kalau dikonstitusional boleh?” tanya dia.

Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi buka suara mengenai riuhnya usulan terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Jokowi memastikan bahwa dirinya akan tunduk dan mematuhi konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Diketahui dalam UUD 1945 tersebut, disebutkan bahwa masa jabatan presiden hanya diperbolehkan sampai dua periode saja.

Meski begitu, Presiden Jokowi tetap mendapat kritikan setelah ia menyebut usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tak bisa dilarang.

Bahkan Presiden Jokowi menyebut hal itu sebagai bagian dari demokrasi sehingga akhirnya banyak pihak yang mengkritik pernyataannya tersebut.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.