69 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi, Politisi Demokrat: Tak Berarti Jadi Alasan untuk Langgar Konstitusi

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi soal Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyampaikan 69 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Yan Harahap mengatakan bahwa tingginya kepuasaan reponden tidak serta merta menjadi alasan untuk melanggar konstitusi dengan mencoba memperpanjang masa jabatan.

“Andai 100% pun responden yang puas, tak berarti menjadi alasan untuk ‘melanggar konstitusi’, mencoba memperpanjang jabatan Presiden dengan dalih menunda Pemilu,” kata Yan Hararap.

“Jangan biarkan para ‘manusia kardus’ mengobrak-abrik Konstitusi di Negeri ini,” sambungnya, seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, 26 Februari 2022.

Dilansir dari Detik News, Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyampaikan hasil riset kepuasan kinerja pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hasil survei tersebut menyatakan 69 persen responden puas kinerja Jokowi dan 31 persen tidak puas.

Survei itu dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon kepada responden pada periode 15-22 Februari 2022, dengan merujuk data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei pada 2019-2021.

Dari total populasi tersebut, terdapat 7.200 responden yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 1.220 responden yang dijadikan informan dalam penelitian periode ini.

Survei ini memiliki margin of error 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan responden ditanyai ‘bagaimana Bapak/Ibu menilai kinerja pemerintah saat ini, terutama kinerja Presiden, dan dalam bidang-bidang berikut’.

Hasilnya, 59 persen menyatakan puas kinerja presiden, 10 persen menyatakan sangat puas, tidak puas sebanyak 26 persen, 5 persen sangat tidak puas.

“Dalam catatan IPO, publik yang menyatakan sangat puas dan puas mencapai 69 persen. Artinya, jika dibandingkan dengan periode lalu, saya kira 19 persen peningkatannya,” kata Dedi dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik’ yang ditayangkan di YouTube MNC Trijaya, Sabtu, 26 Februari 2022.

Selanjutnya, dalam bidang sosial, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 57 persen, di bidang ekonomi mencapai 62 persen, bidang politik dan hukum 43 persen.

“Situasi ini saya kira cukup menarik karena pada periode 2022 ini pemerintah, terutama kebijakan-kebijakannya, pada saat survei ini dilakukan justru dalam kondisi tidak bagus secara opini. Salah satunya bagaimana kebijakan pemerintah tentang tata kelola pemerintah, ada polemik kebijakan JHT, BPJS, peningkatan harga keberangkatan haji, beberapa kelangkaan kebutuhan pokok publik,” ungkap Dedi.

“Tapi rupanya itu tidak linear dengan opini yang dihasilkan dari survei, karena faktanya secara perspektif justru masyarakat merasa puas dengan aktivitas-aktivitas kinerja pemerintah. Nah, asumsi saya, besar kemungkinan ini karena adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah yang menonjol, salah satunya infrastruktur yang digaungkan Presiden Jokowi. Termasuk juga Mandalika mulai beroperasi, mau tidak mau menimbulkan kinerja positif bagi pemerintah,” imbuhnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.