Kantor Kemenag Jeneponto Kembali Didemo, Pengunjuk Rasa Minta 2 Pejabat Ini Dicopot

Kemenag Jeneponto
Sejumlah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam fraksi revolusi keadilan (FRK) Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Sejumlah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Revolusi Keadilan (FRK) Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jeneponto, Senin, 23 November 2020.

Mereka melakukan unjuk rasa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam melakukan pengawasan peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diatur di dalam peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap lembaga pemerintahan.

“Kami menduga kuat adanya tindak pidana kejahatan tertentu dengan modus operandi/ penjualan mobil yang dilakukan oleh salah satu oknum dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, khususnya di bagian seksi haji dan umrah,” tegas Ilham Troy.

Berdasarkan hal di atas, pengunjuk rasa mendesak Kepala Kementerian Agama Jeneponto untuk mencopot Kepala Seksi haji dan Umrah, karena diduga kuat terlibat dalam tindak pidana kejahatan khusus operandi.

Para pengunjuk rasa dalam aksinya juga menyoroti dugaan pungutan tanpa dasar hukum.

Menarik untuk Anda:

“Terkait dengan itu, kami mendesak Kepala wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mencopot Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto karena kami memandang Kakan Kemenag Jeneponto tidak mampu menjaga tatanan dan struktur organisasi dan nama baik Kementerian Agama Jeneponto,” terangnya.

Menurutnya, terdapat informasi miring adanya dugaan pungutan tanpa dasar hukum kepada instansi naungan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.

“Dugaan pungutan tersebut dilakukan dengan alasan untuk pembangunan masjid, pembuatan rekening untuk pindah bank dan sampai saat ini tidak terealisasi serta kami duga adanya pungutan tanpa dasar hukum menjelang pemeriksaan pengelolaan keuangan lingkungan Kemenag Kabupaten Jeneponto,” ungkapnya.

Untuk itu, para pengunjuk rasa meminta kepada aparat penegak hukum agar segera menuntaskan perkara dugaan tindak pidana kejahatan tertentu melalui modus penjualan mobil dan segera menyelidiki dugaan kemungkinan adanya pungutan tanpa dasar hukum di kantor Kemenag Jeneponto.

“Kuat dugaa pungutan tanpa dasar hukum dilakukan oleh oknum yang memiliki jabatan yang strategis di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Jeneponto,” tutup Ilham Troy.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pemkab Jeneponto Koordinasi Konvergensi Lintas Sektor dan Lintas Program Untuk Percepat Penurunan Stunting

Hingga 25 Januari, Kadinsos Sebut 559 Korban Gempa Sulbar Mengungsi di Jeneponto

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar