Kemenkeu Belum Bisa Beri Sanksi ke Garuda Soal Janggalnya Laporan Keuangan

Garuda
Maskapai Garuda Indonesia. (Foto: Voaindonesia)

Terkini.id, Jakarta – Masalah laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang janggal karena raih laba ta besar, kini mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan pun mengumumkan pandangannya atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hasilnya, Kementerian Keuangan menilai hasil audit terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga memiliki pandangan yang sama. Laporan keuangan Garuda Indonesia 2018, dinilai perlu dirombak ulang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik (KAP) terkait laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Adapun KAP yang dimaksud adalah Tanubrata Sutanto Brata Fahmi Bambang & Rakan Member of BDO Internasional.

“Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku,” terang Hadiyanto seperti dilansir dari detikcom, Jumat 14 Juni 2019.

Hadiyanto mengungkapkan, hingga saat ini pihak Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan sanksi secara langsung meskipun sudah ada kesimpulan yang menyebut audit tidak sesuai standar akuntansi.

Pasalnya, Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik.

“Sehingga sanksi yang berkaitan dengan dugaan adanya kelalaian dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini perlu secara bersama dengan OJK di-assest, sehingga apa sanksi yang akan diterapkan,” ujar dia.

Meski demikian, Hadiyanto mengaku pihak Kementerian Keuangan sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, mengenai penetapan sanksinya belum diputuskan.

“Kita kordinasi, kita siap. Karena secara case kita sudah melaporkan ke bu menteri (Sri Mulyani) situasinya, tapi karena menyangkut emiten kita masih menunggu kordinasi final dari OJK,” ungkap dia.

Dia pun mengaku akan memberi sanksi kepada auditor.

Hanya saja menunggu waktu yang tepat dan harus diselaraskan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sehingga sanksi yang berkaitan dengan dugaan adanya kelalaian dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini perlu secara bersama dengan OJK di-assest, sehingga apa sanksi yang akan diterapkan,” kaya Hadiyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

“Pemikiran kenapa dengan OJK karena Garuda adalah emiten, perusahaan publik,” tambah dia.

Menurut Hadiyanto, pihak Kemenkeu bisa memberikan sanksi secara langsung jika status perusahaan yang diaudit KAP tidak melantai di bursa atau emiten.

Pasalnya, OJK harus mengkaji terlebih dahulu mengenai sanksi yang nantinya berdampak terhadap para pemegang saham Garuda Indonesia.

“Tapi kalau yang kegiatan KAP yang non emiten kita P2PK bisa langsung melakukan tindakan baik sanksi maupun peringatan maupun pembinaan,” jelas dia.

Oleh karena itu, kata Hadiyanto, sanksi yang akan diberikan kepada KAP dan juga Garuda Indonesia masih menunggu waktu. Sebab, pihak Kementerian Keuangan dan OJK masih berkoordinasi.

“Keywords-nya adalah kita masih menunggu koordinasi final dengan OJK,” jelas dia.

Berita Terkait