Kepala Biro Humas KLHK Buka Acara Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik

LHK
Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik digelar di Ruang Rapat Bangun Praja P3E Suma

Terkini.id, Makassar – Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik digelar di Ruang Rapat Bangun Praja P3E Suma, Jumat, 5 April 2019. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Humas KLHK, Djati Wicaksono Hadi.

Pada kesempatan tersebut, Djati Wicaksono membacakan sambutan dari Sekjen Kemnterian LHK Bambang Hendroyono.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Diseminasi Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019,” kata Djati membacakan sambutan Sekjen Kemnterian LHK.

“Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi tersebut merupakan ciri penting sebuah negara demokrasi,” sambungnya.

Implementasi pasal 28F UUD 1945 tersebut, kata dia, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan,” terangnya.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik, lanjut Djati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk PPID melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

“Sebagai acuan pelayanan informasi publik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” paparnya.

Pihaknya menerangkan, sebagai gambaran pelayanan informasi publik selama tahun 2018, PPID KLHK menerima permohonan informasi sebanyak 96 permohonan.

Dari jumlah permohonan tersebut, kata dia, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan Tepat Waktu (<= 17 hari) sebanyak 30 permohonan (31%), Tidak Tepat Waktu (>= 17 hari) sebanyak 39 Permohonan (41%), masih dalam proses sebanyak 25 permohonan (26%), dan tidak dipenuhi atau ditolak sebanyak 2 permohonan (2%).

“Beberapa penyebab permohonan dipenuhi tidak tepat waktu atau ditolak adalah karena data yang diminta berada pada PPID Pelaksana yang berbeda, atau informasi yang dimohon tidak dikuasai Kementerian LHK,” jelasnya.

Dalam Undang-undang KIP, kata Djati, Peraturan Komisi Informasi, maupun Peraturan Menteri LHK disebutkan bahwa permohonan informasi harus dijawab atau dipenuhi dalam jangka waktu 10 hari kerja dengan perpanjangan maksimal 7 hari kerja.

“Faktanya, pemenuhan permohonan informasi yang tepat waktu baru mencapai 31%. Hal ini kita gunakan sebagai bahan introspeksi dan cambuk. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundangan harus terus kita tingkatkan,” ungkapnya.

“Perlu di sampaikan bahwa Komisi Informasi Pusat sebagai pengawal pelaksanaan Undang-Undang KIP setiap tahun melakukan penilaian keterbukaan informasi terhadap seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian LHK,” tambahnya.

Nilai keterbukaan Kementerian LHK

Pada tahun 2017, lanjut Djati, nilai keterbukaan Kementerian LHK hanya 33,35 atau masuk dalam kategori Tidak Informatif, sedangkan pada tahun 2018 nilai kita meningkat menjadi 74,33 atau masuk kategori cukup Informatif.

“Meskipun nilai kita meningkat pesat, namun memperhatikan masih banyaknya jumlah permohonan informasi maupun jumlah pemenuhan permohonan informasi tidak tepat waktu,” katanya.

“Saya mengharapkan dengan sungguh-sungguh, agar kita terus meningkatkan pelayanan permohonan informasi, memenuhi kewajiban menyediakan dan menyajikan informasi publik, serta mendokumentasikan informasi publik sesuai ketentuan UU KIP,” sambungnya.

Djati mengungkapkan, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa PPID Utama Kementerian LHK dijabat oleh Kepala Biro Humas, diperkuat oleh PPID Pelaksana yang dijabat oleh seluruh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Kepala Biro, serta PPID UPT yang dijabat oleh Kepala UPT.

“Seluruh PPID tersebut bertugas membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, serta menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik pada unit kerjanya masing-masing,” terangnya.

Lanjut ia menambahkan, Ddlam melaksanakan tugasnya, PPID dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi. PPID juga wajib menyediakan Daftar Informasi Publik yang diumumkan secara berkala, dan tersedia setiap saat.

“Dalam kesempatan ini saya mengimbau bagi UPT yang belum membentuk PPID, agar segera membentuk PPID dan melakukan koordinasi dengan Biro Humas selaku PPID Utama,” himbaunya.

“Mengingat pentingnya arti keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, marilah kita bersama-sama mengikuti acara Diseminasi Peraturan tentang Keterbukaan Informasi ini dengan sungguh-sungguh,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini