Kinerja Jasa Keuangan Sulsel 2018: Tumbuh 6,4 Persen, Risiko Terkendali

Terkini.id, Makassar – Kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Sulawesi Selatan dipaparkan OJK Sulampua dalam Pertemuan Tahunan IJK yang digelar di Hotel Claro, Selasa 29 Januari 2019.

Pertemuan tahunan IJK tersebut digelar dengan tema “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan.”

Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah M.Agr, Anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, Anggota Komisi XI DPR RI, H.M. Amir Uskara, para Bupati/Walikota, pimpinan instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan, serta stakeholder lainnya.

Aset, Kredit dan DPK Perbankan 2018

Dalam gelaran tahunan tersebut, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi, memaparkan perkembangan terkini kinerja industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan yang kembali mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan tingkat risiko yang terkendali selama tahun 2018.

Total aset industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2018 mencapai Rp164,4 triliun, tumbuh 6,4%, sedangkan kredit industri jasa keuangan mencapai Rp138,5 triliun, tumbuh 4,7%.

Pertumbuhan industri jasa keuangan ditopang oleh pertumbuhan sektor perbankan dengan total aset mencapai Rp145,1 trilliun, tumbuh 6,2%. Dana Pihak Ketiga tumbuh 6,2% menjadi Rp95,2 triliun, dan kredit tumbuh 4,3% menjadi Rp120,2 trilliun.

Kinerja Kredit UMKM

Kredit UMKM juga tumbuh positif 4,02% dengan pangsa 32,28% dari total kredit. Sejalan dengan itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018 mencapai Rp6,5 triliun atau 121,9% dari rencana bisnis bank pada awal 2018 sebesar Rp5,4 triliun.

Kinerja penyaluran KUR di Sulawesi Selatan tersebut berada di peringkat 4 secara nasional, setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Di samping itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan juga mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan pangsa 52,13%, lebih tinggi dari pangsa nasional 46,8% dan melebihi target pemerintah, yaitu minimal 50%.

Tingkat Kredit Bermasalah 2018

Kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan masih terjaga pada level yang tinggi dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 125,12%, lebih tinggi dari LDR perbankan secara nasional 94,04%.

Adapun risiko kredit tetap terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 3,5%, masih di bawah ambang batas 5%.

Pasar Modal 2018

Industri pasar modal di Sulawesi Selatan juga terpantau tumbuh signifikan. Jumlah investor di Sulawesi Selatan mencapai 23.637 investor, tumbuh sangat tinggi 125,19% dengan nilai transaksi mencapai Rp11,58 triliun.

Industri Asuransi

Searah dengan industri pasar modal, industri keuangan non bank di Sulawesi Selatan juga terus tumbuh dengan baik.

Premi Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa tumbuh masing-masing 18,6% dan 54%, investasi Dana Pensiun tumbuh 5,2%, piutang Perusahaan Pembiayaan tumbuh 4,9%, pembiayaan Modal Ventura tumbuh 33,1%, pinjaman Pergadaian tumbuh 4,4%, dan outstanding penjaminan kredit tumbuh sangat tinggi 100,3%.

Ada Fintech Baru di Sulsel Tahun 2018

“Di industri teknologi finansial (fintech), jumlah peminjam sebanyak 54.116 rekening, dan pemberi pinjaman sebanyak 3.518 rekening, dengan realisasi pinjaman sebesar Rp234,6 miliar atau setara 50% dari total pinjaman Fintech di pulau Sulawesi,” terang Zulmi.

Pada tahun 2018, terdapat dua pelaku usaha pergadaian swasta di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar di OJK, yaitu Fiqri Cell dan CV Mitra Aci Global Perkasa (Presiden HP) yang diharapkan segera mengajukan permohonan izin sebagai perusahaan pergadaian, sehingga semakin banyak opsi akses keuangan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan.

Bank Wakaf Mikro di Sulsel

OJK juga memfasilitasi pembentukan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu LKMS Ummul Mukminin Aisyiyah pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah pertama di Sulawesi Selatan.

Program TPAKD 2019

Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua juga meyampaikan dukungan penuh atas program TPAKD Sulsel tahun 2019 dengan mendorong peningkatan peran lembaga jasa keuangan memalui berbagai inisiatif:

Pertama, meningkatkan penyaluran kredit UMKM skim KUR dan Umi untuk pelaku usaha mikro kecil potensial, serta skim MEKAAR dan pembiayaan syariah untuk kelompok usaha pra sejahtera.

Penyaluran kredit UMKM pola klaster kemitraan Inti-Plasma akan diperluas dengan memfasilitasi dukungan akses pasar dan penjaminan kredit dari perusahaan besar/eksportir sektor agribisnis.

Kedua, memfasilitasi akses KPR bersubsidi yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah bekerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi perumahan, dan lembaga jasa keuangan.

Ketiga, mempercepat realisasi asuransi mikro dan asuransi agribisnis antara lain Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Asuransi Nelayan dengan meningkatkan sosialisasi dan memperluas kemitraan antara lembaga jasa keuangan dengan Pemerintah Daerah untuk perlindungan usaha petani, peternak dan jiwa nelayan di tengah risiko dampak perubahan iklim yang meningkat akhir-akhir ini terutama di Sulawesi Selatan.

Keempat, mengoptimalkan peran BUMDes dan LKM melalui fasilitasi penguatan kelembagaan dan akses keuangan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.

Kelima, mendorong peran Bank Pembangunan Daerah dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha produktif, pemberdayaan BUMDes, implementasi program Laku Pandai, meningkatkan layanan, kompetensi SDM dan infrastruktur pendukung untuk persiapan menjadi Bank Devisa guna mendukung pembiayaan ekspor sektor unggulan daerah, serta memperluas kemitraan, baik dengan lembaga jasa keuangan, maupun dengan pelaku usaha dan pendamping UMKM.

Keenam, meningkatkan penetrasi produk pasar modal, antara lain melalui penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal bagi aparatur sipil negara, memperbanyak galeri investasi di perguruan tinggi, dan melanjutkan upaya sosialisasi dan asistensi kepada perusahaan local yang potensial untuk memanfaatkan pendanaan dari pasar modal melalui IPO (Initial Public Offering).

Kebijakan dan Inisiatif OJK 2019

Dalam acara tersebut, Anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, memaparkan bahwa kebijakan dan inisiatif yang akan menjadi fokus OJK di tahun 2019, yaitu:

Pertama, memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik Pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.

Kedua, meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan, dan industri pengolahan.

Ketiga, meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, diantaranya dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp140 triliun khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor, pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan sekitar 100 BUMDes Center di berbagai daerah, bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi.

Keempat, mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Kelima, melakukan perbaikan internal di OJK dan reformasi industri sektor jasa keuangan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menyambut baik capaian-capaian perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan di provinsi Sulawesi Selatan dan berharap jajaran OJK di Sulawesi Selatan dapat terus bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai elemen Pemerintah dan Instansi serta pelaku industri jasa keuangan di daerah Sulawesi Selatan, dalam mengawal berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus memanfaatkan peluang
yang ada, serta mengantisipasi tantangan ke depan.

Berita Terkait
Direkomendasikan
Komentar
Terkini