Masuk
KONI Makassar Bantah Tuduhan LSM Soal Dana Hibah, Auditor Siap Tempuh Jalur Hukum

KONI Makassar Bantah Tuduhan LSM Soal Dana Hibah, Auditor Siap Tempuh Jalur Hukum

Terkini, 19 Juli 2026, 21:42
EP
Echa Panrita Lopi

Penulis

Auditor Internal KONI Makassar menegaskan pengelolaan dana hibah Rp15 miliar tahun anggaran 2025 telah sesuai regulasi dan NPHD. KONI membantah tuduhan LSM serta siap menempuh jalur hukum jika terjadi pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang tidak benar.
Auditor Internal KONI Makassar menegaskan pengelolaan dana hibah Rp15 miliar tahun anggaran 2025 telah sesuai regulasi dan NPHD. KONI membantah tuduhan LSM serta siap menempuh jalur hukum jika terjadi pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang tidak benar.

Terkini, Makassar – Auditor Internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Ayuzar, membantah tuduhan yang dilontarkan Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) terkait pengelolaan dana hibah KONI dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ayuzar, tuduhan yang disampaikan kedua lembaga tersebut tidak didukung data yang akurat.

Ia juga menyayangkan adanya upaya mengaitkan alokasi dana hibah dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, padahal mekanisme penganggaran hibah telah diatur melalui prosedur dan regulasi yang berlaku.

“Yang kami lihat, data yang digunakan tidak valid sehingga pernyataan maupun laporan yang disampaikan berubah-ubah,” ujar Ayuzar, Minggu (19/7/2026).

Ia menjelaskan, proses penganggaran dana hibah bukan menjadi kewenangan kepala daerah secara langsung, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani hibah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah.

Baca Juga

“Sangat disayangkan jika kemudian nama Wali Kota ikut dikaitkan, padahal mekanisme penganggaran hibah sudah memiliki aturan dan prosedur yang jelas,” katanya.

Meski membantah tudingan tersebut, Ayuzar menegaskan KONI Kota Makassar tetap menghormati hak setiap warga negara maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Makassar, melalui Sekretaris Daerah, sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa pemberian dana hibah kepada KONI telah melalui seluruh tahapan sesuai regulasi.

“Pak Sekda sudah menjelaskan bahwa dana hibah yang diberikan kepada KONI Kota Makassar sudah melalui alur dan prosedur sesuai undang-undang maupun regulasi yang berlaku. Kami tentu sejalan dengan penjelasan tersebut,” ujarnya.

Pengelolaan Dana Berpedoman pada NPHD

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.