KPK Sebut Ganjar Satu-satunya Kepala Daerah yang Tegas Atur Bawahannya untuk tak Korupsi, Publik Ungkap Skandal E-KTP, Apa Kabar?

Terkini.id, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tegas mengatur bawahannya untuk tidak korupsi.

Hebatnya, seperti diterangkan Kompas Tv, KPK menyebut Ganjar sebagai kepala daerah satu-satunya yang berani tegas menginstruksikan jajarannya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Instruksinya jelas dari kepala daerah ini bagus, saya sangat apresiasi terkait dengan arahan dan pembinaan Pak Ganjar kepada staf di Provinsi Jawa Tengah,” kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin seperti ditulis Kompas Tv, Selasa, 5 April 2022.

Aminudin dalam audiensi Komite Advokasi Daerah atau KAD bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang tersebut mengapresiasi Ganjar karena responsif membentuk dan mengeluarkan SK Gubernur untuk KAD.

“Saya sangat mengapresiasi respons yang positif dari Pak Gubernur dan akan segera menindaklanjuti dikeluarkannya SK gubernur terkait dengan KAD,” ujar Aminudin.

Apresiasi KPK kepada Ganjar itu pun mendapat ragam komentar dari publik hingga ada yang menyinggung jejak kasus korupsi yang mengenduskan keterlibatan Ganjar, salah satunya megaproyek kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.

“Cuma intruksi doang siapa juga bisa
Yang susah itu memberi contoh, gitu kan den mas?!
Apalagi ada nyanyian e ktp yg sumbang,” kata @Adirja7111.

“Iya
Jadi ingat e-KTP,” celetuk @Boediantar4.

Ada juga warganet yang membagikan tangkapan berita soal megakorupsi KTP Elektronik yang menerakan foto Ganjar, Puan Maharani, Pramono Anung yang kesemuanya merupakan politikus PDIP.

Adapun terkait kasusnya itu, Bisnis menulis bahwa Ganjar telah menerima uang sebesar US$520.000. Saat itu ia sedang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 2. Disebutkan, dana itu merupakan bagian dari skandal korupsi E-KTP.

“Namun, kasus tersebut baru terendus pada 2019 lalu. Dimana Ganjar, yang saat itu menjabat Gubernur Jawa Tengah, diperiksa oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tulis Bisnis dalam artikel ‘Jalan Berliku Ganjar Pranowo, Jadi Capres Favorit hingga Skandal E-KTP‘ yang terbit 8 November 2021.

Lantas, sang Gubernur pun membantah soal uang tersebut mengalir kepadanya. 

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami kasus korupsi E-KTP yang merugikan uang negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Terakhir KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos sebagai tersangka.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.