Kritikan Denny Siregar ke Pemerintahan Jokowi: Jubir Istana Seperti Tidak Ada Kerjanya

Terkini.id, Jakarta – Denny Siregar menyampaikan pendapatnya terkait dicabutnya lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait izin investasi minuman keras (miras). Menurutnya, dicabutnya lampiran Perpres ini menunjukkan buruknya komunikasi Pemerintahan Jokowi terkait kebijakan-kebijakannya.

Awalnya, Denny menyampaikan argumennya bahwa sebenarnya izin untuk investasi miras di beberapa daerah tersebut sebenarnya baik.

Hanya saja disalahpahami sehingga menimbulkan keributan dalam masyarakat dan akhirnya dicabut.

Baca Juga: Denny Siregar: Terorisme itu Ada, Nyata dan Kejam

“Lalu di mana masalah ya sehingga orang ribut dan lampiran Perpres itu dibatalkan? Masalah terbesarnya ada di komunikasi pemerintah yang jelek,” ujarnya melalui video yang diunggah pada Rabu, 3 Maret 2021 di youtube Cokro TV.

“Ini mungkin kritikan kesekian ribu kali dari saya terhadap Pemerintahan Jokowi,” katanya.

Baca Juga: Denny Siregar Sebut Ada yang Mau Boikot Film Sayap Sayap...

Menurut Denny, pihak Istana dan Kementerian seharusnya sudah tahu bahwa miras adalah isu yang sensitif, maka sebelum dikeluarkan Perpres, mereka harusnya melakukan lobi dengan beberapa organisasi Islam, terutama NU dan Muhammadiyah.

 “Lobi ini penting supaya bisa memberikan penjelasan maksud dan tujuan dikeluarkannya Perpres itu. Kalau perlu bawa perwakilan dari daerah yang mau produksi di sana dan ikut menjelaskan kebutuhan daerah mereka,” lanjutnya.

Denny menyampaikan bahwa dari pertemuan-pertemuan tersebut, maka dapat dibentuk kesepakatan yang bisa memuaskan kedua bela pihak.

Baca Juga: Denny Siregar Sebut Ada yang Mau Boikot Film Sayap Sayap...

“Misalnya kalau minuman yang diproduksi tidak diedarkan ke provinsi lain yang religius. Atau yang diproduksi khusus buat ekspor saja,” ujarnya.

Menurutnya, tidak adanya penjelasan dan pemahaman bersama akhirnya membuat izin investasi miras dipelintir menjadi hal lain

“Masak dari maksud Jokowi untuk perluas investasi, judulnya jadi beru ‘Jokowi legalisasi miras’?” katanya.

Denny lalu memberikan kritikan keras terkait peran para Juru Bicara dalam pemerintahan Jokowi.

“Memangnya ke mana sih jubir-jubir istana yang dibayar mahal itu? Mereka kok seperti nggak ada kerjanya, tapi dibayar untuk duduk di situ,” ujarnya.

“Harusnya sebelum Perpres keluar, merekalah yang aktif mensosialisasikan masalah ini. Atau kalau nggak, ngobrol kek sama wartawan atau pegiat media sosial. Jangan hanya sibuk main TikTok dan Club House yang di sana kaum elit saja dengan gelar berderet akademis tapi nggak punya pengaruh apa-apa,” jelasnya lagi.

Denny bahkan menyarankan bahwa mungkin para jubir tersebut sudah saatnya digantikan agar masalah yang sama tidak berulang.

“Mungkin sudah seharusnya jubir-jubir itu diganti semua, biar ada penyegaran dalam penyampaian informasi. Kalau begini terus, ya kita akan dapat masalah terus dan akan berulang dengan masalah yang sama, yang itu-itu lagi saja. Sampai pusing kepala gua ngingetinya, orangnya masih di sana-sana aja,” tandasnya lagi.

Bagikan