NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Larangan ekspor batubara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada 1 Januari 2022 lalu, kini dibatalkan.
Awalnya Kementerian ESDM melarang ekspor batu bara selama satu bulan, 1 Januari sampai 31 Januari 2022.
Larangan yang disampaikan dalam surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Ridwan Djamaluddin tertanggal 31 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu, kini resmi dibatalkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Keputusan itu diambil Luhut setelah melakukan rapat maraton dengan beberapa pihak.
Berdasarkan pembatalan larangan tersebut, ekspor batubara akan kembali dibuka secara bertahap mulai Rabu, 12 Januari 2022.
Melansir dari Sindonews.com, rapat pembahasan penyelesaian ekspor batubara tersebut telah berlangsung sejak Kamis, 6 Januari 2022 dan berakhir pada Senin, 10 Januari 2022 yang dilakukan bersama sejumlah pemangku kebijakan termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), para pelaku usaha di bidang pertambangan batu bara, PT PLN (Persero) dan sejumlah pemangku lainnya.
Namun rupanya, pembatalan keputusan larangan ekspor batubara itu membuat pemerintah mendapat kritikan keras dari aktivis Petisi ’28 Haris Rusly Moti berpendapat, pembatalan kebijakan yang diambil Jokowi dan dibatalkan Luhut itu memberikan kesan bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak memiliki wibawa lagi.
Sebab, sebulan lalu yang memutuskan larangan ekspor batubara tersebut adalah Presiden Joko Widodo.
Selain tak memiliki wibawa, Haris juga melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.
“Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta,” demikian ungkap Haris.
Terkait ancaman krisis pasokan batubara, Haris juga menyebutkan ada beberapa menteri yang seharusnya dipecat oleh Jokowi.
Adapun beberapa menteri itu diantaranya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir.