Laut di Makassar Jadi Milik Pribadi, Pj Gubernur Sulsel Siap Bongkar Jika Ilegal

Terkini, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Fadjry Djufry menegaskan akan membongkar jika adanya pihak secara ilegal menjadikan laut di Makassar sebagai hak milik pribadi.

Menurut Fadjry Djufry, laut yang disertifikatkan di kota Makassar hampir sama dengan kejadian yang terjadi di Tangerang.

“Saya belum (tahu) detail, tapi hampir sama dengan pagar yang di Tangerang itu. Pasti kita bongkar kalau memang tidak memenuhi aturan regulasi yang ada,” tegasnya dikutip dari Suarasulsel.id, jaringan Terkini.id.

Dalam UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak diperkenankan adanya penerbitan sertifikat.

Aturan itu diperkuat dengan diterbitkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan juga pada tahun 2022.

Dalam RTRW Provinsi Sulsel dibolehkan ada reklamasi di garis pantai untuk wilayah jasa perdagangan. Di luar dari pada itu ada wilayah perikanan tangkap dan tidak boleh direklamasi karena merupakan alur pelayaran laut dan alur pelayaran nelayan ikan.

Namun, kebijakan itu baru dikeluarkan pada tahun 2022. Sementara, sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di atas laut di sepanjang pesisir Kecamatan Mariso, kota Makassar ini terbit sejak tahun 2015. Dulunya, wilayah itu masih berupa lautan.

Fadjry menjelaskan pihaknya segera mengevaluasi izin yang pernah dikeluarkan dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut.

“Ada ATR BPN yang melihat nanti seperti apa. Bagi Pemprov akan dililhat kembali terkait dengan izin-izinnya yang sudah ada di sana. Sampai sejauh ini saya belum dikasih laporan detail ini. Kan kemarin baru pergantian kemarin (Kepala) BPN-nya. Nanti jadi atensi kita,” jelasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.