LSKP Berikan Sejumlah Poin Penting Terkait Pemilu 2019

 LSKP Berikan Sejumlah Poin Penting Terkait Pemilu 2019

Terkini.id,Makassar – Pemilu 2019 yang berlangsung 17 April 2019 lalu menjadi perbincangan hangat tanpa terkecuali bagi kalangan sejumlah pemantau Pemilu. Salah satunya adalah Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP).

Diketahui pada Pemilu 17 April 2019 lalu, lembaga tersebut melakukan pemantauan proses pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Relawan LSKP melakukan pemantauan di 221 TPS di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Koordinator Relawan Pemantau LSKP, Salma Tadjang dalam keterangan tertulisnya mengatakan Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Setidaknya ada tujuh hal, diantaranya Pileg dan Pilpres dilakukan serentak, jumlah parpol bertambah, parliamentary threshold (PT) naik menjadi 4%, metode perhitungan kursi dari kuota hare (BPP) menjadi sainte lague, dan besaran dana kampanye serta jumlah dapil juga bertambah.

“Bukan itu saja perbedaan yang ada pada Pemilu kali ini, tetapi juga terdapat dua hal yakni yang pertama adalah masa kampanye yang panjang dari 23 September hingga 13 April 2019 (kurang lebih 6 bulan), dan kedua, terdapat lima surat suara yang harus dicoblos pemilih. fakta itu menjadikan Pemilu 2019 di Indonesia sebagai salah satu pemilu terkompleks di dunia,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan LSKP, secara umum pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Sulawesi Selatan dapat dikatakan berhasil, namun ada beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui dari kumpulan hasil temuan teman-teman relawan pemantau pemilu Sulsel 2019:

Logistik Pemilu 2019 yang Tidak Lengkap

Menarik untuk Anda:

Dari 221 TPS yang kami pantau, ada 22 (10%) TPS yang tidak lengkap surat suaranya atau tidak cukup (tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT). Kondisi ini terjadi di TPS 10 Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dimana surat suara untuk DPRD kabupaten tidak cukup sementara surat suara DPRD provinsinya berlebihan.

Selain surat suara, ketidakcukupan jumlah bilik suara juga dialami di beberapa TPS. Data kami menemukan bahwa kasus ini terjadi di salah satu TPS, di Kelurahan Tamalanrea. Ketidaklengkapan beberapa logistik berdampak pada terlambatnya proses pemungutan suara.

Poster daftar calon legislatif dan capres/cawapres juga tidak ditempel di lokasi TPS sehingga menyulitkan pemilih untuk melihat siapa caleg yang akan dipilih.

Dari 221 TPS yang dipantau, terdapat 38 TPS (17,2%) yang tidak menempelkan informasi calon legislatif dan profil capres dan cawapres sehingga banyak pemilih yang kebingunngan memastikan calon yanga akan di pilih. Kondisi ini terjadi di TPS 34 Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas A Makassar.

Di samping itu, tidak tertempelnya DPT di papan pengumuman ditemukan di beberapa TPS. Setidaknya dari 221 TPS yang dipantau, ada 40 TPS yang tidak menempel DPT nya. Penempelan denah TPS juga kurang dilakukan oleh KPPS. Data kami menunjukkan, dari 221 TPS, hanya sebesar 34,4% yang menempelkan denah, sisanya 63,6% tidak menempelkan, padahal dena TPS juga sangat penting bagi pemilih.

Hal lain yang juga sangat penting adalah dari 221 TPS, terdapat 114 (52,1%) TPS yang tidak menyediakan alat bantu (template) bagi pemilih disabilitas.

TPS terlambat dibuka pada 17 April 2019

Dampak dari keterlambatan dan kuranglengkapanya logistik menyebabkan TPS terlambat dibuka. Dari 221 TPS yang dipantau, ada 78 (35,3%) TPS yang tidak dibuka tepat jam 07.00 wita. Data kami menunjukan bahwa terdapat TPS yang dibuka jam 09.08 Wita.

Keterlambatan pembukaan TPS berdampak pada semakin kurang/sempitnya ketersediaan waktu yang dimiliki untuk memilih (dengan kondisi 5 surat suara yang harus dicoblos) sedangkan berdasarkan aturan, TPS harus tutup jam 13.00 Wita.

Temuan adanya gangguan/intimidasi di hari H

Secara umum dari 221 TPS yang dipantau, 93,5% relatif aman dan tidak mengalami gangguan/intimidasi. Namun sekitar 10 TPS, (4,5%), beberapa pemilihnya mengalami gangguan/intimidasi.

Dari segi presentasi memang kecil, tetapi bagi kami, gangguan/intimdasi seharusnya tidak terjadi. Bentuk-bentuk gangguan/intimidasi yang terekam yakni dalam bentuk kode, baik verbal maupun non verbal yang mengarahkan pemilih untuk memilih paslon tertentu. Bentuk lainnya adalah sahutan atau teriakan untuk memilih no. urut tertentu.

Akses Bagi Pemilih Disabilitas

Berdasarkan pemantauan kami, ada 17,2% (38 TPS) yang tidak memberikan akses bagi pemilih disabilitas. Akses bisa berupa penataan/penempatan TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas. Fakta ini mendukung temuan kami terkait 52,1% TPS yang tidak menyediakan alat bantu pendamping (template).

Sebagai contoh kasus, sebuah TPS ditempatkan di lantai 2 salah satu Gedung sekolah di Kelurahan Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Indikasi Pelanggaran

Di samping itu, Pemilu 2019 juga turut diwarnai indikasi pelanggaran seperti dengan keterlambatan pembukaan TPS terjadi di banyak tempat. Hal ini berdampak pada berkurangnya durasi waktu pembukaan TPS dan penumpukan pemilih. Masalah serupa juga terjadi di beberapa tempat, dimana terjadi keterlambatan proses pemilihan dikarenakan KPPS lambat dalam menandatangani surat suara.

Hal lain yang terjadi adalah jaringan pada aplikasi yang melambat pada hari pemungutan suara sehingga pemilih yang ingin mengecek namanya karena tidak terdaftar di DPT mengalami kesulitan. Selain itu, data pemilih di aplikasi Simantap tidak sinkron dengan data pemilih DCT sehingga hak pilih seseorang bisa hilang.

Kondisi ini terjadi di Kelurahan Lengnga Kab. Pinrang. Di 221 TPS yang dipantau, terdapat pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT yang diperbolehkan memilih dengan menunjukkan KTP Elektronik, Surat Keterangan (SUKET) dan kartu keluarga (KK). Dari 221 TPS, 121 (55%) yang memperbolehkan pemilih memilih walaupun tidak terdaftar di DPT.

Hal ini sesuai dengan putusan MK 28 Maret 2019, memperbolehkan warga yang memilih dengan menggunakan e-KTP atau SUKET. Diperbolehkannya pemilih yang tidak ada dalam DPT, di satu sisi, berdampak pada meningkatkanya partisipasi pemilih, namun, di sisi lain berdampak pada makin kompleksnya persoalan yang dihadapi penyelenggara, khususnya penyediaan logistik. Sebagai contoh, kekurangan logistik khususnya surat suara terjadi di beberapa TPS.

Politik Uang pada Hari Pemungutan Suara Pemilu 2019

Berdasarkan pemantauan kami, politik uang mewarnai hari H pemilu 2019 pada 17 April lalu. Data kami menunjukan ada 16,3% (16 TPS) dari 221 TPS yang kami pantau menemukan adanya indikasi praktik politik uang.

Data kami mengidentifikasi beberapa model praktik politik uang yang kemungkinan mempengaruhi pilihan pemilih. Antara lain, penyewaan transportasi untuk memfasilitasi pemilih yang akan pulang mencoblos. Ini didasarkan dari beberapa keterangan informan yang utamnya berstatus mahasiswa (perantau).

Selain itu, data kami juga menemukan beberapa kasus (berdasarkan informasi pemilih) bahwa mereka mendapatkan serangan fajar dalam bentuk pemberian sembako menjelang hari H. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi metode yang banyak dilakukan untuk mendongkrak suara di Pemilu 2019.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan kami, ada beberapa poin rekomendasi yang ingin kami tawarkan kepada para stakeholders:

  1. Memperbaiki sistem pendataan penduduk dan aplikasi Simantap untuk mengurangi kemungkinan hilangnya hak pilih warga karena kesalahan data;
  2. Mengevaluasi sistem Pemilu serentak dengan membagi Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional terdiri atas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD. Pemilu Daerah terdiri atas Pemilu DPRD Provinsi dan Kab/Kota dan Gubernur dan Walikota/Bupati. Kedua Pemilu dilakukan dalam waktu yang berbeda;
  3. Sangat diharapkan komitmen partai politik dan anggotanya untuk meminimalkan praktik politik uang yang dampaknya merugikan baik pribadi caleg maupun warga sebagai pemilih serta kualitas demokrasi dalam jangka panjang. Diperlukan sistem hukum dalam menjamin transparansi keuangan partai politik, dana kampanye parpol dan caleg untuk meminimalisir politik uang ke depan, dan;
  4. Menghimbau ke semua warga dan pendukung Capres/Cawapres untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dapat merusak pelaksanaan Pemilu 2019. Mari kita hargai proses penghitungan KPU dan tetap mengawasi proses penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota dan provinsi.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pengusaha Minta Pemerintah Beri Subsidi Gaji ke Karyawan Mal

NU: Lebih Baik Dana Pilkada Digunakan untuk Layanan Kesehatan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar