Masuk

Lukman Hakim: Mari Dukung Presiden Menaati Konstitusi agar Masa Baktinya Berakhir dengan Husnul Khatimah

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin turut menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengajak masyarakat untuk terus mendoakan Presiden agar menaati konstitusi sehingga masa bakti presiden berakhir dengana husnul khatimah.

Tanggapannya ini sebagaimana menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang dia tulis dalam sebuah cuitannya di media sosial Twitter di akun @lukmansaifuddin.

Dalam cuitannya itu, dia menyerukan kepada presiden untuk terus menaati konstitusi dan tidak menunda Pemilu 2024.

Baca Juga: Heboh, Pernyataan Jokowi Seputar Pemimpin Rambut Putih, Denny Siregar: Bukan Ganjar, Bapak Rambutnya Hitam

“Mari terus doakan, dukung, dan jaga Pak Jokowi sebagai presiden kita untuk selalu konsisten menaati konstitusi dengan tak menunda Pemilu, agar kelak mengakhiri masa baktinya dengan mulia bermartabat secara husnul khatimah”, cuit Lukman Hakim, dikutip dari akun Twitter @lukmansaifuddin, Selasa 8 Maret 2022.

Screenshot cuitan Lukman Hakim (Twitter).

Dilihat dari isi cuitannya, Lukman Hakim menginginkan presiden tetap dikenang sebagai orang baik meski tidak lagi menjabat sebagai presiden nantinya.

Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden sedang ramai diperbincangkan publik.

Baca Juga: Dewan Pers Minta Presiden Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Sehubungan dengan hal ini, presiden pun telah memberikan pernyataannya dengan mengakatan mengusulkan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bagian dari demokrasi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Menteri atau partai politik, karena ini kan bagian dari demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat kepada konstitusi”, kata Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, banyak pihak yang tidak menyetujui wacana ini dan mengatakan patuh terhadap konstitusi adalah hal yang paling utama.

Beberapa Partai Politik (Parpol) pun dengan blak-blakan menolak wacana ini, seperti Partai Demokrat, Nasdem dan PDIP.