Mafia Hukum dalam Kasus Djoko Tjandra

Buronan Kejagung Djoko Tjandra. (Foto: Medcom)

SAYA merasa miris membaca berita soal kasus Djoko Tjandra karena sepertinya dikaitkan dengan istilah adanya “mafia hukum” yang memberi dia perlindungan hukum. 

Dalam kepustakaan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan mafia hukum itu yakni, adanya sekelompok oknum petugas hukum baik oknum Hakim, oknum Pengacara, oknum Polisi maupun oknum Jaksa yang seharusnya menegakkan dan melaksanakan hukum serta memberikan keadilan pada warga masyarakat, namun sekelompok oknum tersebut berbuat sebaliknya, mereka malah melakukan kegiatan jual-beli, menekan, mengancam, para orang yang tersangkut perkara dan bahkan memberi perlindungan hukum sehingga merusak nama baik aparat penegak hukum kita dan bahkan proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam arti yang lain, mafia hukum juga seringkali dimaknai pada adanya “suasana” yang sedemikian rupa sehingga perilaku, pelayanan, kebijakan maupun keputusan tertentu akan terlihat secara kasat mata sebagai suatu yang berjalan sesuai dengan hukum padahal sebetulnya “tidak”. 

Dengan kata lain mafia hukum bekerja tidak akan terlihat karena mereka bisa berlindung dibalik penegakan dan pelayanan hukum yang ada sehingga menguntungkan seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam hukum. 

Dalam kasus Djoko Tjandra terlihat dengan jelas bentuk perbuatan yang telah diberikan kepada yang bersangkutan melalui serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum.

Menarik untuk Anda:

Adanya pencabutan red notice yang dilakukan sehingga yang bersangkutan bukan lagi sebagai buronan dan bebas keluar masuk wilayah Indonesia, pemberian surat keterangan sehingga bebas dari pemeriksaan, pembuatan e-ktp sehingga bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK dan begitu cepatnya proses persetujuan oleh panitera pengadilan untuk melakukan proses persidangan PK. 

Semua proses itu tentu tidak dilakukan oleh Djoko Tjandra sendiri namun tentu diwakili oleh kuasa hukumnya? menjadi pertanyaan bagi kita sepertinya proses penegakan hukum kita telah dipermaikan oleh sekelompok oknum penegak hukum yang kita kenal sebagai mafia hukum?

Untuk membersihkan adanya dugaan mafia hukum dibalik kasus Djoko Tjandra maka tentu saja Pemerintah harus secara terbuka melakukan upaya penyelidikan, betul kah dugaan tersebut terjadi sebab kalau terbukti benar adanya maka tentu saja harus dilakukan pengusutan dan sampai kepada pemberian hukuman kepada mafia hukum tersebut. Sebagai sebuah negara hukum maka tidak boleh ada yang kebal hukum dan tidak tersentuh oleh proses penegakan hukum.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Debat Calon Bupati-Wakil Bupati Bulukumba: Tanggapan Putra Daerah

Tolak Politik Uang untuk Pilkada yang Bermartabat!

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar