Pemerintahan Yang Berubah

PERNAHKAH kita menyelami bahwa keberadaan pemerintah tidak lain dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Namun, seringkali kita meragukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan baik disebabkan pemimpinnya telah melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan rujukan resmi dari seorang pemimpin pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Adminisrasi Pemerintahan, bahwa hal tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak bersikap diskriminatif atau berdasarkan hak-hak asasi manusia.

Ketentuan Peraturan perundang-undangan menjadi rujukan utama untuk menjalankan amanah pemerintahan yang diperoleh dari rakyat berdasar hasil Pemilihan Kepala Daerah yang adil dan demokratis.

Manakala seorang pemimpin pemerintahan telah mengabaikan atau tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau tidak mau menjalankan suatu perintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan maka dia telah melakukakan pembangkangan hukum (legal disobedience) yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan.

Sebab, kalau itu terjadi maka penegakan hukum (law enforcement) akan menjadi sangat lemah.

Bahkan, ini akan menimbulkan preseden buruk bagi rakyat bahwa seorang pemimpin pemerintahan tidak lagi menaati sumpah jabatannya yakni, akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya.

Ketaatan seorang pemimpin pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sangatlah penting dan menentukan guna mendorong pemerintahan berjalan secara akuntabel.

Sebab, akuntabilitas pemerintahan akan sangat menentukan pula tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya (primus interpares). Manakala seorang pemimpin pemerintahan tidak mampu untuk menegakkan akuntabilitas pemerintahan maka secara nyata dia telah kehilangan legimitasi pemerintahannya.

Bercermin dari berbagai kasus yang pernah terjadi sekaitan dengan tidak dipatuhinya Peraturan perundang-undangan oleh seorang pemimpin pemerintahan telah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tidak efektif dan efisien.

Dalam arti, bahwa terjadi kesewenang-wenangan yang pada akhirnya akan berujung kepada pemerintahan yang tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat (delegitimasi pemerintahan).

Untuk itu, perlu adanya kesadaran hukum bagi seorang pemimpin pemerintahan dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahannya, sebab kalau tidak inilah yang akan menjadi muara bagi terciptanya kegagalan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan yang akuntabel akan gagal untuk diwujudkan apatah lagi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance)?

@mks01092019

Berita Terkait
Komentar
Terkini