Mahfud MD Beberkan Alasan UAS dan Rocky Gerung Tak Ditangkap

Terkini.id, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD membeberkan alasan mengapa pemerintah tak menangkap Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Rocky Gerung yang dikenal kerap melontarkan kritikan kepada pemerintah.

Mahfud MD mengatakan, seringkali pemerintah membebaskan pihak-pihak opisisi dari jeratan hukum seperti UAS dan Rocky Gerung meskipun kedua tokoh itu dilaporkan oleh banyak orang ke pihak berwajib lantaran pernyataan mereka yang menyerang pemerintah lewat digital.

“Banyak juga kelompok oposisi yang dilaporkan tetapi dibebaskan, misalnya Rocky Gerung dilepas. Ustaz Abdul Somad itu kurang apa lagi dilaporkan orang, tetapi tidak diproses juga oleh pemerintah. Jadi banyak yang juga dibebaskan,” kata Mahfud MD saat diwawancarai khusus oleh Kompas.id seperti dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 27 Desember 2020.

Baca Juga: Praktisi Properti: Rocky Gerung Terlalu Dungu, Bisa Dibohongi Mafia Kampung

Hal itu dilontarkan Mahfud MD menanggapi sejumlah anggapan yang menyebut bahwa pemerintah kerap memproses laporan kejahatan terkait pihak oposisi. Sementara laporan terkait pihak yang bukan oposisi tak diproses oleh pemerintah.

Bahkan, kata Mahfud, ada pula orang-orang yang merupakan bagian dari pemerintahan namin proses hukumnya terus berlanjut. Seperti kasus korupsi atau kejahatan lainnya.

Baca Juga: Said Didu Kunjungi Rumah Rocky Gerung, Ternyata Suka Baca Al-Qur’an...

Mahfud menjelaskan, ada tiga pilar dalam hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurutnya, bisa jadi ada kasus hukum yang ditindak adil dan pasti tetapi tidak bermanfaat.

Mahfud pun mencontohkan tuduhan-tuduhan kepada pemerintah yang menimbulkan kegaduhan. Namun, kasus seperti itu dapat dikesampingkan tetapi tetap diawasi oleh pemerintah.

“Nah, yang begitu kita sering koordinasi karena menyeimbangkan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum,” tuturnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Ditipu Napi, Denny Siregar: Malah Jokowi yang Disalahkan

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa tindakan tegas pemerintah hanya akan dilakukan terhadap hal-hal yang kelewat batas yang jelas-jelas mengandung unsur ancaman atau merendahkan martabat.

“Yang ditindak itu memang yang keterlaluan, yang sudah jelas secara visual, bukan karena ekspresi yang murni. Yang mengandung unsur pengancaman, merendahkan martabat, itu yang diambil yang seperti itu,” ujarnya.

Bagikan