Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) memberi sejumlah kritik kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
BEM UNNES menyebut Ma’ruf Amin ‘The King of Silent’ karena sikapnya yang dinilai lebih sering diam dalam menjalankan perannya.
Pada saat muncul ke publik pun, BEM UNNES menilai bahwa pernyataan Ma’ruf Amin cenderung bias agama.
Dalam masa pandemi ini, BEM UNNES menilai bahwa Ma’ruf Amin selaku Wapres harusnya turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Presiden.
“Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya dimasa pandemi,” tulis BEM UNNES pada di akun Twitter pada Rabu, 7 Mei 2021.
- Kepesertaan JKN 98,19 Persen, Indonesia Sabet Predikat UHC Jelang HUT RI ke-79
- Wapres Ma'ruf Amin Nilai Film Dirty Vote Bagian dari Dinamika Politik
- Dalam perayaan Migrants Day 2023, Benny Rhamdani Harap Ada Dana Abadi Bagi Pekerja Migran Indonesia
- Menko Polhukam Pimpin Rapat Terkait Penampungan Warga Rohingya
- Kementan dan TNI Perkuat Sinergi, Mentan : Ketahanan Pangan Identik Dengan Ketahanan Negara
Akibat sikapnya itu, menurut BEM UNNES, masyarakat pun menilai bahwa Ma’ruf Amien lebih sering absen dan diam.
“Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam,” ungkap BEM UNNES.
Mereka memberi contoh pernyataan politik Ma’ruf tentang halalnya BPJS dan hukum Fardu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Selain mengkritik Ma’ruf Amin, BEM UNNES juga mengkritik Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR, Puan Maharani.
Mengikuti BEM Universitas Indonesia, BRM UNNES juga menyebut Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’ karena dinilai sering mengingkari janjinya.
Sementara itu, Puan Maharani diberi julukan ‘The Queen of Ghosting’ yang tidak berpihak pada rakyat dan kalangan rentan.
Salah satu hal yang disoroti BEM UNNES, yakni bahwa DPR hingga kini belum mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), padahal kepentingannya mendesak.
“Untuk itu, BEM KM UNNES menyebut mereka sebagai Indonesia Political Troll, maksudnya ialah sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya yang harusnya berparadigma kerakyatan, melainkan hanya sibuk,” papar BEM UNNES.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.