Memperingati Hari Tani Nasional, Formakar Menuntut 6 Poin Reforma Agraria Masa Pemerintahan Presiden Jokowi

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
Memperingati Hari Tani Nasional
Memperingati hari Tani Nasional, aksi unjuk rasa Forum Mahasiswa Kota Makassar di flyover.

Terkini.id, Makassar – Memperingati hari Tani Nasional ke-60, Forum Mahasiswa Kota Makassar (Formakar) melakukan aksi unjuk rasa di flyover dengan 6 tuntutan terhadap reforma agraria masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sabtu, 26 September 2020.

Di masa kepemimpinan tersebut, Ia telah menjanjikan komitmen untuk menjalankan reforma agraria sebagai program prioritas nasional melalui reditribusi lahan sebanyak 9 juta hectare, redistribusi tanah sebanyak 4,5 juta hektar tanah terlantar lainnya akan dibagikan kepada petani dan rakyat kecil sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Namun realisasi redistribusi lahan dan tanah tersebut, tidak ada kejelasan kepada siapa itu diberikan dan tidak pernah di umumkan ke publik.

Dalam orasinya, Sabhadin menyatakan dimasa kepemimpinan presiden Jokowi dalam 2 periode ini telah mandul mewujudkan reforma agraria.

“Dalam 5 tahun terakhir ini, Pemerintah Jokowi dalam setiap kesempatan mengakui telah menjalankan reforma agraria melalui Perhutanan Sosial dan Sertifikasi Tanah. Namun kenyataan di lapangan menujukkan eskalasi konflik, sebanyak 41 orang terbunuh ketika mempertahankan tanahnya di masa kepemimpinan sebelumnya (2014-2018), sebanyak 1800 orang merupakan korban berjatuhan akibat penanganan yang refresif oleh aparat dan keamanan swasta di lapangan ketika mereka menuntut haknya”, ucap Sabhadin dalam orasinya.

Menarik untuk Anda:

Selama masa kepemimpinan hingga merajalelanya pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, terdapat beberapa konflik agraria berupa penggusuran, kriminalisasi terhadap petani dan pejuang agraria masih saja terjadi.

Pada bulan oktober 2018 lalu, Dirjen Penatan agrarian Kementrian ATR/BPN mengklaim bahwa dari 400 ribu hektar target redistribusi tanah yang dicanangkan pemerintah, baru 270.237 hektar yang terealisasi. Sementara, menurut KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), baru 785 hektar yang terditribusikan sesuai dengan tujuan dan prinsip reforma agraria, yakni Desa Mangkit di Sulawesi Utara, Desa Pamegatan dan Pesawahan di Jawa Barat dan desa Tumbrek.

Sementara redistribusi tanah di sekitar 269.452 hektare lainnya masih banyak menuai konflik agraria. Ini menandakan redistribusi tanah yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan reforma agraria yang dijanjikan.

Namun dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah mencatat selama akhir Maret 2020 lalu, ada sembilan peristiwa penggusuran dan kriminalisasi. Belum lagi berbagai rancangan UU seperti RUU Pertanahan dan RUU Cipta Kerja yang justru berpeluang besar menambah angka-angka konflik agraria melalui permudahan perizinan di berbagai sektor.

RUU tersebut tidak hanya menggagalkan agenda reforma agraria tetapi akan
memperluas berbagai konlik agraria dan petani, nelayan dan rakyat marginal lain yang semakin tersingkir dari sumber kehidupannya.

Adapun tuntutan Forkamar terhadap masa pemerintah Jokowi atas reforma agraria diantaranya: (1) berhenti kriminalisasi petani, nelayan, perempuan dan pejuang agraria (2) Hentikan intimidasi dan represi petani, nelayan, perempuan dan pejuang Agraria (3) Tolak RUU Pertanahan (4) Tolak RUU OMNIBULAW Cipta Kerja (5) Hentikan Keterlibatan TNI/POLRI dalam ranah sipil dan (6) Wujudkan Reforma Agrari Sejati.

Wira Warda, Jenderal Lapangan, mengatakan, aksi dilakukan mulai dari depan Kampus Universitas Islam Makassar menuju ke flyover sejak pukul 13:00 Wita.

Lanjutnya, teman kita tetap konsisten, tetap dalam satu barisan menyampaikan apa yang dikeluhkan rakyat Indonesia apa yang dideritaian rakyat Indonesia. Mudahmudahan apa yang dilakukan ini dapat diberkahi oleh Allah SWT.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Himikom UMI Adakan Pelantikan dan Raker Kepengurusan 2020-2021

RDP Dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Thomas Berharap TN Gandang Dewata Cepat Terbentuk

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar