Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menegaskan agar tidak semua persoalan diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengatakan hal itu sebagai respons terhadap desakan agar Presiden Jokowi mengambil alih polemik pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seperti diketahui, baik Ombudsman maupun Komnas HAM menilai ada yang tidak sesuai dalam proses pengalihan tersebut.
Moeldoko menjelaskan bahwa setiap pejabat telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Maka, jika semua masalah diurus oleh Presiden, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab para pejabat di bawahnya?
- Moeldoko Sebut Adanya Motif Politik di Balik Pernyataan Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo
- Reshuffle Kabinet Hari Ini, Beredar Kabar Syahrul YL Digantikan Moeldoko
- Upaya Melawan Moeldoko CS, Demokrat Sulsel Ajukan Perlindungan Hukum
- KUHP Baru Resmi Diundangkan Oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno
- Begini Komentar Moeldoko Terkait Kekejian TPNPB-OPM Bunuh Warga Tak Berdosa
“Jangan semua persoalan itu lari ke Presiden. Terus ngapain yang di bawah?” ungkapnya.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa persoalan kepegawaian itu sudah ada yang mengatur, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menerangkan, BKN mempunyai standar-standar tersendiri di dalam menentukan persoalan kepegawaian.
Sehingga, kata Moeldoko, semaksimal mungkin diupayakan agar presiden tidak terlibat di dalamnya.
“Jadi nanti kalau semua-semuanya presiden, berilah ruang kepada presiden untuk berpikir yang besar,” ujarnya.
Untuk persoalan-persoalan teknis, kata Moeldoko, biarlah pembantu presiden yang menjalankan.
“Itu memang strukturnya harus begitu agar apa, agar struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif, kalau nggak nanti pabaliut nanti,” tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.